Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa BPJS Kesehatan menerapkan prinsip asuransi sosial gotong royong, bukan asuransi komersial.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR pada Selasa (9/6/2026).
>>> Prabowo Panggil Menkes Budi Gunadi Sadikin Bahas Tiga Program Prioritas Kesehatan
Penegasan tersebut bertujuan meluruskan kesalahan persepsi masyarakat mengenai tingkatan kelas fasilitas yang selama ini berlaku dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
Setara Tanpa Kelas Kasta
"Jadi tidak kelas 1 itu kasta Brahmana, kelas 3 itu kasta Sudra. Karena Pak Dirut ini mahzabnya sama saya itu, BPJS adalah asuransi gotong royong.
Ini bukan asuransi komersial.
Jadi sebenarnya secara konsep nggak bener tuh, orang yang bayar tinggi lebih dapat service tinggi," kata Budi Gunadi.
Menteri Kesehatan menyamakan sistem iuran asuransi sosial ini dengan konsep pembayaran pajak negara. Setiap warga negara memiliki hak fasilitas publik yang setara tanpa memandang besaran nominal yang disetorkan.
"Sama kayak orang pajak. Saya bayar pajak lebih tinggi dari sopir saya.
Apakah saya dapat jalannya di jalan Thamrin berbeda dengan sopir saya? Kan tidak.
Apakah saya kalau mau jalan-jalan di taman berbeda dengan sopir saya? Kan tidak," kata Budi.
>>> TOP 1 Indonesia dan Citilink Jalin Kerja Sama Strategis
Menurut Budi Gunadi, penyediaan layanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan perwujudan dari unsur keadilan sosial. Hal ini mendasari pembentukan konsep asuransi sosial.
"Konsep BPJS, asuransi sosial adalah gotong royong. Jadi selama kita masih bicara kelas-kelas, itu salah.
Itu salah konsep karena harusnya dia kaya ataupun dia miskin, untuk BPJS sebagai asuransi sosial dia harus mendapatkan layanan yang sama.
Unsur equity dan keadilannya ada di sana, itu namanya sebabnya asuransi sosial," sambung Budi.
Sistem subsidi silang diharapkan dapat berjalan optimal agar proteksi pembiayaan kesehatan bagi 280 juta penduduk Indonesia terpenuhi secara merata tanpa sekat kelas kasta.
"Bahwa ini adalah konsepnya gotong royong.
Orang yang bayar mahal harus mensubsidi orang yang memang bayarnya sedikit dan mendapatkan layanan kesehatan yang sama," ujar Budi.
Di tengah rapat, Menteri Kesehatan terpaksa meninggalkan ruangan lebih awal karena harus menuju ke Istana memenuhi panggilan Presiden Prabowo.
>>> Menteri HAM Dorong Perguruan Tinggi Bentuk Karakter Generasi Muda
Posisi Kementerian Kesehatan kemudian diwakili oleh Wakil Menteri Kesehatan hingga akhir acara.
