Pemerintah telah menetapkan arah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Fokus utama kebijakan ini adalah pada Program Prioritas Nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan terdapat delapan bidang utama yang menjadi sasaran. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan publik dan mengakselerasi pertumbuhan swasta.
>>> Hakim Tegur Saksi Kasus Korupsi Impor Bea Cukai: Jangan Pakai Kata 'Mungkin'
Delapan Program Prioritas Nasional
Kedelapan program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Kebijakan ini juga didukung oleh program penguatan pertahanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, hingga diplomasi ekonomi.
"Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (10/6/2026).
Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang kredibel demi menopang sektor-sektor krusial tersebut.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 pada Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya kualitas pendidikan anak-anak.
Menurutnya, hal itu sangat bergantung pada mutu para pengajar.
"Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita," ujar Prabowo.
Ia mengaitkan kondisi kesejahteraan pendidik dengan situasi keuangan negara berdasarkan data neraca ekonomi Indonesia dalam 22 tahun terakhir.
>>> Mendag Budi Santoso Dorong Gitar UMKM Klaten Tembus Pasar Ekspor
Berdasarkan catatan tersebut, total keuntungan perdagangan Indonesia mencapai USD 436 miliar.
Namun, arus dana yang keluar dari dalam negeri menyentuh angka USD 343 miliar, sehingga memicu fenomena net outflow.
"Tapi apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar," terangnya.
Selisih negatif dari perputaran dana eksternal tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keterbatasan postur anggaran belanja negara.
"Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil, ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya," ujar Prabowo.
Jika ditarik sejak tahun 1991, presiden memaparkan bahwa komoditas ekspor nasional selama 34 tahun terakhir mengalami praktik penipuan laporan nilai dagang.
>>> Spanyol Punya Modal Istimewa Jelang Piala Dunia 2026
"Itu adalah penipuan di atas kertas, ada lagi penyeludupan," sebutnya. Pemerintah menetapkan arah KEM PPKF 2027 dengan memprioritaskan delapan program nasional termasuk pendidikan demi menjaga kesehatan APBN.
