Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026 merupakan respons terhadap gejolak pasar energi global.
Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mengguncang jalur perdagangan energi strategis. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran memicu lonjakan harga minyak dan biaya pengangkutan.
>>> Tabel Angsuran KUR BSI Juni 2026 Bantu UMKM Siapkan Modal Usaha
Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia tidak bisa menghindari dampak tersebut. Penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi langkah yang tak terhindarkan.
Namun, yang menarik perhatian adalah keputusan pemerintah mempertahankan harga Pertalite Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.
Di tengah lonjakan harga energi global, langkah ini melindungi daya beli masyarakat. Namun, keputusan ini juga menunjukkan reformasi energi Indonesia masih setengah jalan.
Selisih Harga yang Melebar
Saat ini terdapat dua sinyal harga yang berjalan berlawanan dalam satu pasar.
Pemerintah mengakui kenaikan biaya energi melalui penyesuaian harga Pertamax, namun tetap menahan harga BBM subsidi jauh di bawah harga keekonomian.
Selisih harga antara Pertamax dan Pertalite mencapai Rp 6.250 per liter atau lebih dari 60 persen. Perbedaan sebesar itu menjadi insentif kuat yang memengaruhi perilaku konsumsi.
Konsumen cenderung beralih ke pilihan lebih murah, bukan karena ingin menyalahgunakan subsidi, melainkan bertindak rasional.
Indonesia selama ini menggunakan subsidi berbasis komoditas. Bantuan disalurkan melalui harga barang, bukan individu.
Pendekatan ini sederhana, namun memiliki kelemahan mendasar: harga murah tidak bisa membedakan penerima yang berhak.
Akibatnya, manfaat subsidi mengikuti volume konsumsi. Semakin banyak seseorang membeli BBM bersubsidi, semakin besar bantuan yang diterima.
Rumah tangga berpendapatan rendah memang terbantu, tetapi kelompok dengan lebih banyak kendaraan juga menikmati porsi subsidi besar.
Risiko Lonjakan Konsumsi Pertalite
Ketika selisih harga membesar, kelemahan desain subsidi semakin jelas. Peningkatan konsumsi Pertalite berpotensi memperbesar beban subsidi negara.
Risiko berikutnya adalah tekanan terhadap ketersediaan pasokan.
Perencanaan distribusi BBM bersubsidi dibangun berdasarkan proyeksi konsumsi. Jika pola konsumsi berubah drastis dalam waktu singkat, sistem harus menyesuaikan.
