Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah hingga pemerintah desa memperkuat ketahanan wilayah di tengah ketidakpastian global.
Arahan itu disampaikan saat membuka Temu Karya Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 di Kantor Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (10/6/2026).
>>> Polres Sragen Tangkap Pelaku Pembunuhan Anak 11 Tahun
Desa sebagai Fondasi Pembangunan
Menurut Wiyagus, penguatan stabilitas domestik sangat penting karena dinamika geopolitik dan ekonomi dunia berpotensi memengaruhi ketahanan nasional.
Seluruh aparatur diminta menerapkan Asta Cita serta mengoptimalkan pembangunan berbasis pedesaan. Desa menjadi fondasi utama struktur pembangunan nasional.
"Tentunya kita mengharapkan agar seluruh pimpinan daerah, dari provinsi, kabupaten, sampai desa, bisa benar-benar mengikuti dan memahami. Apakah ini memberikan kontribusi terhadap ketahanan nasional dan daerah," ujar Wiyagus.
Kondisi global yang diwarnai konflik geopolitik menuntut penguatan wilayah sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Program prioritas harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat bawah. "Tidak ada satu pun Asta Cita yang tidak terkait dengan pemerintahan desa.
>>> Honor X5c Plus Resmi di Indonesia: Baterai 5.260 mAh dan Kamera 50 MP
Semua berawal dari desa," tegasnya.
Keberhasilan program strategis nasional bergantung pada kemampuan pemda memetakan potensi wilayah. Upaya ini mendorong pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum Temu Karya Nasional, kapasitas aparatur desa ditingkatkan dan ruang kolaborasi antardesa diperluas. Fokus utama meliputi peningkatan SDM, integritas, dan pemanfaatan teknologi informasi.
"Ini forum strategis untuk koordinasi, kolaborasi, sinergi, dan sharing knowledge antarpemerintahan desa. Kita tidak perlu malu belajar dari desa yang sudah berhasil," ujar Wiyagus.
>>> Penikaman Brutal di Belfast Picu Kerusuhan Anti-Imigran
Kementerian Dalam Negeri berkomitmen memfasilitasi pemda mempercepat pembangunan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
