Harga Pertamax melonjak dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada Rabu, 10 Juni 2026.
Kenaikan hampir Rp 4.000 atau 32 persen ini terjadi karena penyesuaian formula harga mengikuti pergerakan minyak dunia.
>>> Tiga Negara Siapkan Upacara Pembukaan Bersama Piala Dunia 2026
Kebijakan ini memicu kritik terhadap arah belanja negara. Struktur APBN dinilai mencerminkan ketimpangan beban antara kelas menengah dan penerima manfaat anggaran.
Lebih dari 80 persen pendapatan negara berasal dari pajak.
Pada APBN 2026, penerimaan pajak ditargetkan Rp 2.357,7 triliun dari total pendapatan Rp 3.153,6 triliun.
Kelas menengah menjadi pembayar pajak paling patuh karena PPh dipotong otomatis dari gaji. PPN juga melekat pada hampir setiap transaksi ekonomi mereka.
Kini, kelompok yang tercatat rapi dalam sistem perpajakan harus membeli BBM nonsubsidi dengan harga pasar penuh. Mereka dianggap terlalu mampu untuk menggunakan Pertalite.
Kondisi ini menempatkan kelas menengah sebagai kelompok yang tak berdaya dan nyaris tak terwakili dalam prioritas belanja negara.
Mereka harus membayar dua kali untuk fasilitas hidup layak.
Mereka menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi publik belum memadai. Mereka menyekolahkan anak ke institusi swasta akibat ketimpangan mutu sekolah negeri.
Mereka juga membayar asuransi tambahan untuk menghindari antrean layanan kesehatan publik. Kini, mereka diminta membayar untuk ketiga kalinya melalui selisih harga BBM Rp 3.950 per liter.
Di sisi lain, alokasi dana pajak mengalir deras ke program konsumsi berskala besar.
Program Makan Bergizi Gratis menyerap pagu awal Rp 335 triliun sebelum diefisiensikan menjadi Rp 268 triliun.
Realisasi program ini mencapai Rp 88,15 triliun dalam lima bulan pertama 2026.
>>> Oknum Suporter Intimidasi Beckham Putra Usai Laga Timnas Indonesia
Nilai tersebut melampaui realisasi belanja modal pemerintah Rp 81,6 triliun dan belanja bantuan sosial Rp 71,7 triliun pada periode yang sama.
Hal ini menandakan negara lebih banyak membiayai konsumsi jangka pendek dibandingkan membangun kapasitas produktif masa depan.
