Komisi V DPR memutuskan menunda rapat kerja pembahasan anggaran bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Gedung DPR, Kamis (11/6/2026).
Penundaan dilakukan secara mendadak karena Menhub berhalangan hadir.
>>> Budi Rustandi Siapkan Sanksi Tegas bagi Pembuang Sampah di Sungai
Ketua Komisi V DPR Lasarus membuka rapat dan langsung mengumumkan ketidakhadiran Menhub setelah menerima informasi pada pagi hari.
Agenda yang sedianya mengesahkan pagu anggaran tersebut dinilai sangat krusial bagi keuangan negara.
"Kami dapat informasi tadi pagi, saat saya sedang mengenakan jas baru ini, Pak. Saya pakai jas baru hari ini, warnanya agak beda.
Sudah pakai jas ini baru dapat informasi bahwa Pak Menteri berhalangan," kata Lasarus.
Lasarus kemudian meminta penjelasan dari pihak Kementerian Perhubungan mengenai alasan ketidakhadiran tersebut.
Ia menekankan bahwa waktu yang tersedia untuk membahas dan mengesahkan pagu anggaran ini sudah sangat mendesak.
"Supaya saya tidak wakili menteri, saya persilakan Pak Wamen atau Pak Sekjen, Pak Wamen lah yang wakili, untuk beri penjelasan.
Dari sisi waktu kita sudah sangat sempit, Pak.
Tidak banyak ruang yang bisa kita gunakan dan ini mengesahkan pagu Bapak, pengesahan anggaran loh Pak, sangat sangat penting.
Kalau tak disahkan, pagu itu menurut keuangan negara belum sah kalau belum disetujui DPR," jelas Lasarus.
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana memberikan klarifikasi di hadapan anggota dewan yang hadir.
Ia menjelaskan bahwa Menhub Dudy Purwagandhi harus memenuhi panggilan dari Presiden Prabowo Subianto secara mendadak.
"Terima kasih, izinkan saya menjelaskan.
Saat ini Pak Menteri sedang menghadap Pak Presiden dalam rangka sesuatu materi yang kami juga belum tahu masalahnya," jelas Suntana.
Suntana menambahkan bahwa jajaran pejabat utama Kementerian Perhubungan tetap diperintahkan untuk menghadiri rapat di DPR.
>>> Sinar Mas Land Bangun Wisata Peternakan Dairyland di BSD City
Pihaknya menyatakan kesiapan untuk memaparkan materi anggaran jika diizinkan oleh pimpinan komisi.
"Jadi kami dengan pejabat utama yang lain diperintahkan untuk hadir di sini. Kalau memang diberi kesempatan untuk bisa mewakili, kami akan sampaikan materi yang telah disiapkan.
