Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginstruksikan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang untuk menata ulang penyaluran program makan bergizi gratis.
Instruksi ini disampaikan pada Kamis (11/6/2026).
>>> KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap Pegawai BPK
Evaluasi difokuskan pada ketepatan sasaran penerima manfaat dan standardisasi kebersihan dapur penyedia makanan di seluruh Indonesia.
Temuan distribusi yang belum merata antara sekolah perkotaan dan wilayah terpencil menjadi pemicu langkah ini.
Zulkifli Hasan menilai terdapat ketimpangan. Sejumlah sekolah elite yang tidak membutuhkan justru menerima bantuan, sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar belum terjangkau.
"Dalam rangka perbaikan, kita perlu refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya, sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan langsung 1 bulan ini.
Sekolah-sekolah yang elite, ya, memang enggak memerlukan makan bergizi," kata Zulhas.
Pemerintah berkomitmen mengalihkan fokus operasional untuk menjangkau institusi pendidikan di area yang mengalami keterlambatan pasokan.
"Yang memerlukan belum dapat, tapi yang enggak perlu dapat.
Nah, ini akan ditata lebih lanjut karena kita akan fokus kepada yang terlambat ini sangat terlambat 3T," lanjut Zulhas.
Aspek higienitas dapur produksi juga menjadi poin krusial yang harus segera dibenahi oleh Badan Gizi Nasional.
>>> Antrean Tiket Umum Konser BTS di Jakarta Tembus 700 Ribu Pengakses
"Karena kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan.
Oleh karena itu, akan fokus ke sini dalam bulan ini. Iya, sebulan nanti kita lihat lagi," ujar Zulhas.
Kemenko Pangan mengidentifikasi pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik operasional.
Proyeksi awal sebanyak 21 ribu titik melonjak menjadi 27.877 titik di lapangan.
"Misalnya, terjadi jual beli titik. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik.
Nah, ada membengkak 6.877 titik. Laporan Ibu Nani tadi barusan," kata Zulhas.
Kondisi serupa juga ditemukan pada data sekunder untuk area 3T yang mencatatkan kenaikan jumlah unit kerja dari rencana semula.
"Nah, yang nomor dua, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T.
>>> BPJS Kesehatan Buka Lowongan Pegawai Administrasi Tidak Tetap, Minimal D3
3T itu didata ada 2.000 titik tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN," ujar Zulhas.
