Seluruh proyek seremonial yang tersebar di lima OPD ditangani satu pelaksana tunggal, Modiv Production.
Owner Modiv Production, Anas Budintara, menegaskan perusahaannya telah memenuhi semua prasyarat legalitas formal di portal pengadaan digital pemerintah.
"Vendor event yang punya katalog di Maluku Utara kayaknya cuma saya," jelas Anas.
Anas menambahkan, status verifikasi resmi pada sistem pengadaan membuktikan administrasi perusahaannya lolos kurasi ketat.
"Modiv Production tidak akan terverifikasi kalau tidak lengkap, saat input saja sudah ditolak atau tidak bisa.
Kalau sampai sistem centang biru artinya sudah terkurasi, apabila ada salah satu administrasi yang kurang harusnya sistem akan tolak, apalagi mau kurasi," jelas Anas.
Alokasi anggaran seremoni miliaran rupiah mendapat kritik dari Pengurus DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Usman Mansur.
"Ini terlalu besar untuk hajatan seremoni. Pemprov harusnya memangkas pos anggaran seperti ini sebagai langkah penghematan di tengah kebijakan efisiensi," saran Usman.
Usman juga mempertanyakan komitmen anggaran Pemprov terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Apalagi ibu gubernur pernah bilang, setiap rupiah dari APBD Maluku Utara itu harus memberikan dampak langsung ke masyarakat, masyarakat mana yang dimaksud?"
sambungnya.
Ia menilai penunjukan vendor tunggal bernilai fantastis mencederai keadilan bagi pegawai daerah yang haknya belum terpenuhi akibat kendala arus kas.
"Menurut saya, jasa seremoni senilai Rp5,297 miliar sangat boros. Kita sebelumnya dikejutkan biaya kosmetik dan baju dinas gubernur yang nilainya fantastis, hingga dugaan pengaturan tender proyek.
Harusnya ini jadi ikhtiar," kata Usman.
Ia menyayangkan sikap Pemprov yang tidak efisien dalam belanja operasional di tengah isu ketidakstabilan anggaran daerah.
"Kasihan gaji PPPK yang terancam tidak dibayar dengan alasan cash flow atau arus kas yang tidak stabil. Gaji itu hak orang, apapun alasannya harus bayar.
Curhat di pusat bilang cash flow, tapi anggaran seremoni miliaran," sambung Usman.
Usman mempertanyakan mengapa belanja perjalanan dinas dan rapat luar daerah yang menyedot dana besar tidak ditekan.
"Jangan seolah-olah tunjukkan kalau pemprov tidak ada dana akibat efisiensi.
Pertanyaannya, kenapa belanja operasional seperti rapat dan perjalanan dinas luar negeri yang mencapai Rp1 miliar lebih tidak bisa ditekan," tukas Usman.
>>> Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda
KPK memberikan tenggat waktu tiga bulan bagi Pemprov Maluku Utara dan Pemkot Ternate untuk merampungkan perbaikan sistem tata kelola keuangan dan pengadaan barang.
