Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba, telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah hukum ini diambil menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024.
>>> Luciano Leandro Ingatkan Suporter: Lupakan Klub, Dukung Timnas Indonesia
Gugatan tersebut resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 10 Juni 2026, dengan nomor perkara 89/Pid.
Pra/2026/PN JKT. SEL.
Sidang perdana dijadwalkan akan digelar pada Jumat, 19 Juni 2026.
Permohonan praperadilan ini berfokus pada pengujian keabsahan tindakan penegak hukum terkait status hukum Asrul Azis Taba.
Pihak pengadilan mengklasifikasikan perkara ini sebagai pengujian sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka.
Tim penasihat hukum Asrul, Rhama Rizky Vianto, menyatakan bahwa kliennya tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Hal ini menjadi salah satu dasar gugatan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan penahanan.
>>> Ana/Trias ke Final Australian Open 2026 Usai Kalahkan Wakil Taiwan
Rhama menekankan pentingnya proses hukum yang sesuai dengan prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah.
Ia juga mempertanyakan ketersediaan dua alat bukti yang sah sebelum penetapan tersangka.
Sebelumnya, KPK telah menahan Asrul Azis Taba bersama satu tersangka swasta lainnya.
Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 8 hingga 27 Juni 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Penyidik KPK menduga adanya kerja sama ilegal dengan oknum Kementerian Agama untuk memanipulasi alokasi kuota haji khusus tambahan.
Praktik ini memungkinkan agen travel memasarkan program percepatan keberangkatan haji tanpa mengikuti antrean resmi.
Akibat praktik tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) diduga memperoleh keuntungan tidak sah sekitar Rp 27,8 miliar pada tahun 2024.
>>> Tiga Shio Ini Tetap Tenang Hadapi Masalah Hidup, Fokus pada Tujuan
Hingga kini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini, termasuk mantan menteri agama, mantan staf khusus menteri, direktur operasional perusahaan travel, dan ketua umum asosiasi travel haji.
