Setiap kali harga BBM naik di Indonesia, muncul kebiasaan yang sama: pemerintah mengajak masyarakat membandingkan harga dengan negara lain.
Narasi yang disampaikan hampir selalu seragam. Harga BBM Indonesia disebut masih lebih murah dibanding sejumlah negara tetangga.
>>> DPRD Sulsel Minta Pengunduran Diri Ratusan Kepala Sekolah Dihentikan
Secara faktual, argumen itu mungkin tidak salah. Namun, masalahnya terletak pada efektivitas komunikasi.
Dalam ekonomi perilaku, manusia tidak menilai kesejahteraannya melalui perbandingan yang jauh dan abstrak. Mereka menilai dari pengalaman terdekat.
Seorang pengemudi ojek daring di Bekasi tidak membandingkan pengeluarannya dengan warga Singapura. Seorang pegawai dari Depok ke Jakarta tidak mengukur kemampuan ekonominya dengan harga bensin di Manila.
Yang dibandingkan adalah kondisi dirinya hari ini dengan enam bulan lalu. Apakah penghasilan bertambah?
Apakah biaya hidup semakin berat?
Ketika harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau naik lebih dari 32 persen, respons publik mudah dipahami.
Bagi pengguna yang menghabiskan 40 liter per bulan, kenaikan itu berarti tambahan pengeluaran sekitar Rp158.000 setiap bulan.
Untuk rumah tangga dengan dua kendaraan, bebannya bisa mendekati Rp320.000 per bulan.
Angka itu mungkin kecil dalam statistik, tetapi cukup besar dalam catatan pengeluaran keluarga kelas menengah dan pekerja komuter.
Yang menarik, perdebatan yang muncul bukan hanya soal kenaikan harga, melainkan cara pemerintah menjelaskannya.
Ketika masyarakat mengeluhkan biaya hidup, lalu disampaikan bahwa negara lain membayar lebih mahal, pesan yang diterima sering berbeda.
Alih-alih memperoleh penjelasan, masyarakat merasa diminta bersyukur atas keadaan yang sudah berat. Akibatnya, komunikasi yang seharusnya menenangkan justru memperlebar jarak emosional.
Argumen yang Lebih Jujur
Sebenarnya, ada argumentasi yang lebih kuat untuk menjelaskan kenaikan harga BBM. Tekanan terhadap fiskal negara memang nyata.
Kenaikan harga energi global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan membengkaknya kebutuhan subsidi menciptakan ruang gerak yang sempit bagi anggaran negara.
>>> Polda Metro Jaya Kawal Lalu Lintas Kunjungan Presiden Jerman
