Suasana diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6) malam berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa menggeruduk acara yang menghadirkan tiga pejabat negara.
Aksi penolakan tersebut diwarnai ketegangan, saling dorong, hingga pembubaran forum.
>>> Argentina Hadapi Aljazair pada Laga Pembuka Grup J Piala Dunia
Tiga pejabat yang hadir adalah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Kericuhan bermula saat beberapa mahasiswa naik ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan di tengah diskusi. Pelemparan gelas plastik terjadi hingga ketiga pejabat harus dievakuasi di bawah hadangan massa.
Kritik Mahasiswa
Mesa, perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kritik keras terhadap pemerintah.
"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat," katanya dilansir detikJogja, Selasa (16/6/2026).
Ia menambahkan bahwa gesekan fisik yang terjadi dianggap lumrah karena saluran komunikasi formal dinilai tidak efektif.
"Gesekan itu justru terjadi karena mereka banyak mengibul, mereka banyak berbohong," ujar Mesa.
Menurut Mesa, aksi protes ini adalah konsekuensi logis dalam demokrasi ketika pemerintah tidak mau mendengarkan. "Mereka tidak hanya bisa dibisiki, tapi memang harus diteriaki," tegasnya.
Ia menjelaskan aksi kejar-kejaran dipicu karena pejabat enggan menjawab pertanyaan. "Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah?
Tidak," kata Mesa.
Tanggapan Pejabat
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan kehadiran mereka telah mengantongi izin resmi dari rektorat.
"Kami datang ada panitianya baik-baik, ada surat izin lengkap dari rektorat," katanya dalam unggahan Instagram, Selasa (16/6/2026).
Nusron menyayangkan sikap kelompok mahasiswa yang dianggap memaksakan kehendak. "Ada sekelompok orang yang a-demokratis, yang ternyata tidak siap berdialog, tidak siap berdemokrasi," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah terbuka terhadap evaluasi dan koreksi. "Forum yang harusnya dialog baik sebagaimana di kampus-kampus yang lain.
Tidak ada motivasi untuk mengebiri, tapi kita justru siap dikritik," sambung Nusron.
