Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi tudingan aliansi mahasiswa BEM Bersatu mengenai dugaan kedekatan salah satu penggerak aksi dengan tokoh tim pemenangannya.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar pada Rabu (17/6/2026) sebagaimana dilansir dari Detikcom.
>>> Dokter Jantung Ungkap Kebiasaan Siang Hari yang Rusak Kesehatan Kardiovaskular
Ganjar menilai kritik dari masyarakat atau aktivis seharusnya dijawab menggunakan data dan kebijakan, bukan dengan pemberian label politik tertentu.
"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyatakan narasi politik tidak boleh dibangun seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang diizinkan berbicara di ruang publik.
"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan.
Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," sambung Ganjar.
Ganjar juga menegaskan hak berpendapat setiap warga negara dilindungi konstitusi Indonesia.
"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," ujar Ganjar.
Ia melihat adanya upaya mendelegitimasi kritik lewat pertanyaan yang mengarah pada afiliasi politik seseorang.
"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu.
Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelas Ganjar.
Ia memperingatkan adanya pergeseran ke arah politik loyalitas apabila indikator keabsahan kritik hanya diukur dari posisi sebagai pendukung pemerintah.
"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tutur Ganjar.
>>> Negara Eropa Sambut Usulan Damai AS-Iran, Buka Peluang Pencabutan Sanksi
Ganjar menambahkan bahwa kekuasaan bersifat sementara, namun hak warga negara untuk melakukan pengawasan harus tetap terjaga.
