Badan Narkotika Nasional (BNN) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 5,05 triliun untuk tahun 2027.
Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).
>>> Massa Aliansi Jakarta Timur Bubarkan Diri dari Patung Kuda, Lalu Lintas Normal
Saat ini BNN mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 1,4 triliun. Jika usulan disetujui, total anggaran yang dikelola akan mencapai Rp 6,49 triliun.
Kepala BNN Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut terdiri dari pinjaman atau pembiayaan luar negeri sebesar Rp 3,54 triliun dan rupiah murni sebesar Rp 1,51 triliun.
Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung Asta Cita dan program prioritas Presiden.
Alokasi Anggaran untuk Pencegahan dan Pemberdayaan
Sebesar Rp 157,35 miliar dialokasikan untuk program advokasi ketahanan keluarga bersih narkotika, desa bersih narkotika, pembentukan remaja teman sebaya, penyebarluasan informasi pencegahan, serta integrasi kurikulum antinarkotika.
Bidang pemberdayaan masyarakat mendapat alokasi Rp 112,77 miliar.
Program ini mencakup pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan stakeholder lembaga pendidikan dan tempat kerja, serta deteksi dini penyalahgunaan narkotika.
Melalui Grand Design Alternative Development (GDAD), BNN menyiapkan pelatihan keterampilan hidup agar masyarakat beralih ke komoditas legal.
>>> PPATK Waspadai Lonjakan Judi Online Jelang Piala Dunia 2026
Contohnya di Aceh, petani ganja dilatih menjadi petani kopi yang lebih produktif.
Untuk bidang pemberantasan narkotika, dialokasikan dana sebesar Rp 579,27 miliar.
Prioritas penegakan hukum meliputi penyelidikan, penyidikan tindak pidana psikotropika dan pencucian uang, serta pengejaran target operasi dan daftar pencarian orang.
Kepala BNN menyoroti munculnya tren zat etomidate yang marak di masyarakat. Dukungan anggaran diperlukan untuk pengadaan alat uji cepat (rapid test) dan tes urine khusus zat etomidate.
Saat ini BNN belum memiliki perangkat pengujian lapangan untuk etomidate. Keterbatasan instrumen menyulitkan petugas dalam merespons penyalahgunaan zat tersebut secara cepat.
Alat deteksi sangat diperlukan untuk penindakan di lapangan.
Selama ini, temuan yang diduga etomidate harus dibawa ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN, namun pengujian hanya terbatas pada barang bukti fisik, bukan sampel biologis pengguna.
>>> WIKA Bangun Sabo Dam Pengendali Banjir di Tapanuli
Prosedur laboratorium yang ada memakan waktu lebih lama. Pengadaan rapid test dinilai krusial untuk memangkas birokrasi dan mempercepat penindakan di area operasi.
