Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Peluncuran Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta Pusat.
>>> Kementan Kucurkan Insentif Rp 375 Miliar demi Swasembada Bawang Putih
Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menyerahkan langsung penghargaan ini.
Pemberian ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemprov Jawa Timur dalam menerapkan Program Pembelajaran Integritas Berbasis E-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jawa Timur merupakan satu dari 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dipilih KPK RI sebagai peserta piloting nasional.
Program ini akan diterapkan di seluruh Indonesia setelah tahap uji coba.
Laporan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana per 16 Juni 2026 menunjukkan Pemprov Jatim mengikutsertakan 3.177 ASN.
Angka ini mencapai 105,9 persen dari target awal sebanyak 3.000 ASN.
Apresiasi Khofifah atas Kerja Bersama ASN
"Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN Jawa Timur.
Ini menjadi bukti bahwa integritas tidak hanya berhenti sebagai nilai, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan," kata Khofifah dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).
Khofifah menilai penghargaan tersebut membuktikan komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan ASN berintegritas dan membangun birokrasi profesional. Upaya ini juga memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi Jawa Timur.
Penghargaan dari KPK RI tersebut akan meneguhkan posisi Jawa Timur dalam mendorong reformasi birokrasi. Pemprov Jatim berkomitmen terus membangun ekosistem ASN yang kompeten untuk menghadirkan pelayanan publik berkualitas.
Transformasi birokrasi era digital menurut Khofifah memerlukan ASN yang cerdas, adaptif, serta berintegritas tinggi. ASN harus mampu menjaga amanah publik dan menjunjung profesionalisme dalam pengambilan keputusan.
"Integritas adalah fondasi utama pelayanan publik. Kompetensi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan integritas yang kuat.
Karena itu, penguatan integritas ASN tidak boleh berhenti pada regulasi, tetapi harus menjadi budaya kerja dan karakter yang hidup dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan," ujar Khofifah.
