Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 989 miliar dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks DPR, Rabu (17/6/2026).
Nilai tersebut meningkat dari usulan sebelumnya yang sebesar Rp 762,30 miliar. Pagu indikatif awal KPK untuk 2027 adalah Rp 1,23 triliun.
>>> Polres Kolaka Tangkap Ayah Kandung yang Aniaya Balita Hingga Tewas
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, peningkatan usulan ini terkait arahan Presiden tentang program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis.
"Berapa pun yang dibutuhkan," ujar Setyo menirukan pernyataan Presiden dalam konsolidasi program di Sentul, 3 Juni lalu.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyarankan KPK mengajukan angka yang lebih besar, bahkan hingga Rp 5 triliun.
Mendapat dukungan, KPK berkoordinasi internal dan mengajukan pembulatan dari Rp 762 miliar menjadi Rp 999 miliar.
>>> Bank Sampoerna Luncurkan Deposito Digital, Targetkan Milenial dan Investor Pemula
Namun, Setyo kemudian mengoreksi menjadi Rp 989 miliar. Usulan ini langsung disetujui pimpinan sidang.
Anggaran untuk Kantor Perwakilan Daerah
Setyo memaparkan, tambahan anggaran akan digunakan untuk membentuk kantor perwakilan KPK di daerah.
Saat ini KPK hanya berkantor pusat dengan sekitar 1.900 pegawai. Pembentukan perwakilan diharapkan mempercepat penanganan korupsi di luar Jawa.
Anggota Komisi III Hasbiallah Ilyas meminta KPK meningkatkan anggaran pencegahan dan pendidikan yang saat ini hanya Rp 73,66 miliar.
>>> Serangan DDoS terhadap Organisasi di Indonesia Melonjak 62 Persen
Fraksi Partai Gerindra melalui Martin Tumbelaka menyatakan dukungan penuh untuk pengajuan tambahan anggaran demi memaksimalkan penindakan.
