Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, mengkritik proses rekrutmen calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bernuansa semi militer.
Kritik ini muncul setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) calon manajer koperasi ramai diperbincangkan di media sosial.
>>> Harry Kane Cetak Dua Gol, Inggris Kalahkan Kroasia di Piala Dunia 2026
Sebuah unggahan pada Rabu (17/6) menampilkan para calon manajer KDMP mengenakan pakaian loreng dan menjalani diklat di dalam barak.
Mufti mempertanyakan relevansi pendekatan militeristik tersebut dengan tugas riil manajer koperasi di lapangan.
"Soal nuansa militer dalam proses pembekalan dan pelatihan, saya menghormati nilai-nilai disiplin, integritas, dan semangat kebersamaan.
Tapi apa relevansi pelatihan bergaya barak, yel-yel, dan pendekatan semi militer dengan tugas utama seorang manajer koperasi," kata Mufti.
Menurutnya, kompetensi utama seorang manajer koperasi terletak pada kemampuan mengelola usaha dan bisnis, bukan memimpin pasukan.
Ia mendorong agar materi pelatihan lebih difokuskan pada bidang akuntansi hingga kewirausahaan.
"Tugas manajer koperasi bukan memimpin pasukan.
Tugas mereka adalah membaca laporan keuangan, mengelola arus kas, memahami rantai pasok, membangun jaringan pemasaran, mengelola risiko usaha, meningkatkan omzet, dan menghasilkan keuntungan bagi anggota koperasi," ujar Mufti.
Pihaknya menambahkan bahwa materi edukasi yang komprehensif mengenai dunia usaha jauh lebih mendesak untuk diberikan kepada para peserta.
>>> The Fed Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5-3,75 Persen
Pembentukan kedisiplinan dianggap tidak akan berguna jika tidak menunjang kemampuan manajerial.
"Karena itu yang dibutuhkan adalah pelatihan bisnis, akuntansi, pemasaran, digitalisasi, manajemen stok, dan kewirausahaan.
Bukan sekadar membangun kesan disiplin yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kemampuan mengelola usaha," imbuh Mufti.
Legislator tersebut mengingatkan pemerintah agar menjadikan perhatian publik ini sebagai bahan evaluasi yang serius.
Indikator keberhasilan program KDMP melingkupi aspek kesejahteraan ekonomi warga desa dan seluruh anggota koperasi.
"Yang paling penting harus diingat, ukuran keberhasilan KDMP bukan seberapa kompak yel-yelnya atau seberapa rapi barisannya.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah koperasi mampu meningkatkan pendapatan warga desa, membeli hasil panen petani dengan harga yang layak, menyediakan kebutuhan pokok lebih murah, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan keuntungan bagi anggotanya," kata Mufti.
Sebagai langkah konkret, Mufti meminta pemerintah segera mengevaluasi skema rekrutmen dan pembekalan tersebut.
Hal ini penting agar pengelolaan dana publik tetap tepat sasaran.
>>> Suzuki Indonesia Konfirmasi SUV Baru, Diduga XL7 Facelift
"Jangan sampai program yang mengelola uang rakyat dalam jumlah sangat besar kehilangan fokus pada tujuan utamanya, yaitu membangun koperasi yang profesional, sehat, dan benar-benar menyejahterakan masyarakat desa," pungkas Mufti.
