Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen dapat beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Target ini merupakan upaya mempercepat transisi program prioritas presiden.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa sinergi lintas sektoral bersama pemerintah daerah menjadi elemen krusial dalam menyukseskan fase transisi serta operasional sekolah tersebut.
>>> Portugal Ditahan Imbang RD Kongo, Puasa Gol Ronaldo Berlanjut
Ia menjelaskan bahwa sebagian sekolah akan tetap berada di lokasi rintisan, sementara sebagian lainnya akan menggunakan gedung permanen.
Kolaborasi dan koordinasi yang baik diperlukan agar masa transisi dapat dilalui dengan lancar.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial pada Rabu (17/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten/kota.
Progres Pembangunan dan Tantangan Operasional
Saat ini, progres pembangunan fisik 93 sekolah permanen telah mencapai 78,75 persen. Sebanyak 69 lokasi telah selesai sepenuhnya, sementara 24 lokasi lainnya sudah dapat difungsikan.
Gus Ipul mengingatkan bahwa tantangan nyata justru akan muncul setelah seluruh pembangunan infrastruktur fisik selesai. "Gedung selesai bukan berarti sekolah siap.
Bagaimana memindahkan siswa, menerima siswa baru, dan memastikan dukungan di tahap awal itu yang menentukan," tegasnya.
Data Kemensos menunjukkan antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan tercatatnya 48.975 bakal calon siswa, melampaui kuota awal yang ditetapkan sebesar 32.640 siswa.
>>> Ribuan Warga Malaysia Antre 2 KM Demi Lamar Kerja di Pabrik Semikonduktor
Mayoritas pendaftar berasal dari kelompok paling rentan.
Pada tahun ajaran 2026/2027, total Sekolah Rakyat yang akan beroperasi secara nasional mencapai 178 unit.
Ini terdiri atas 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan tahun 2025, dan 8 sekolah rintisan baru tahun 2026.
Kemensos juga menyiapkan jaring pengaman bagi siswa, mencakup layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendamping sosial, serta aspek keamanan lingkungan sekitar sekolah.
Pemerintah telah menyusun tujuh langkah percepatan guna mengatur mobilisasi serta kesiapan teknis di lapangan secara ketat.
"Yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan respon pemda di setiap tahap," ucap Gus Ipul.
Perwakilan pemerintah daerah, seperti dari Kabupaten Boalemo dan Provinsi Sulawesi Selatan, menegaskan komitmen mereka untuk segera menindaklanjuti percepatan pembangunan fisik serta sosialisasi dan penyerapan siswa.
>>> Persebaya Surabaya Rekrut Lima Pemain Lokal Baru untuk Musim 2026-2027
Rapat koordinasi diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh seluruh perwakilan daerah.
