⌂ Beranda News Dilema Politik Harga Murah di Tengah Pelemahan Rupiah

Dilema Politik Harga Murah di Tengah Pelemahan Rupiah

Dilema Politik Harga Murah di Tengah Pelemahan Rupiah
Ilustrasi ekonomi Indonesia dengan simbol subsidi dan harga murah
A A Ukuran Teks16px

Indonesia masih mempertahankan kebiasaan lama dalam pengelolaan ekonomi, yaitu menjaga harga tetap terkesan murah.

Contohnya, harga BBM ditahan, tarif listrik dijaga, LPG 3 kg dipertahankan, dan harga pangan terus distabilisasi.

>>> Pertamina Patra Niaga Naikkan Harga Pertamax Jadi Rp16.250 per Liter

Secara politis, langkah ini mudah dipahami.

Harga murah membuat masyarakat lebih tenang, daya beli terlihat terlindungi, dan pemerintah tampak hadir ketika tekanan ekonomi mulai terasa.

Namun, harga murah tidak selalu berarti biaya ekonominya benar-benar murah.

Sering kali, biaya yang tidak naik di pasar hanya dipindahkan ke tempat lain, seperti APBN, BUMN, utang, atau ruang fiskal masa depan.

Dilema di Tengah Pelemahan Rupiah

Pelemahan rupiah membuat impor menjadi lebih mahal. Energi, pangan, bahan baku industri, hingga komponen produksi banyak yang masih terkait dengan dolar AS.

Ketika dolar makin mahal, biaya ekonomi domestik ikut terdorong naik.

Jika harga jual di dalam negeri tetap ditahan, selisih biaya itu tidak hilang begitu saja; selalu ada pihak yang harus menanggungnya.

Subsidi tentu penting. Negara perlu hadir untuk melindungi kelompok miskin dan rentan ketika harga energi atau pangan bergejolak.

Masalahnya bukan pada subsidi itu sendiri, melainkan ketika subsidi berubah dari perlindungan sosial menjadi politik harga murah yang terlalu lebar, terlalu lama, dan kurang tepat sasaran.

Fiscal Illusion dan Price Distortion

Dalam teori ekonomi publik, kondisi ini dekat dengan konsep fiscal illusion.

Masyarakat merasakan manfaat harga murah, tetapi tidak sepenuhnya melihat biaya fiskal yang harus dibayar negara di balik kebijakan tersebut.

Ada juga konsep price distortion. Harga yang terlalu lama ditahan di bawah harga keekonomian dapat mengaburkan sinyal pasar.

Konsumen tidak terdorong menghemat energi, pelaku usaha sulit membaca biaya produksi secara wajar, dan pemerintah harus terus menambal selisih antara harga pasar dan harga yang dipertahankan.

Dalam jangka pendek, kebijakan seperti ini memang menenangkan. Namun, dalam jangka panjang, biayanya bisa sangat mahal.

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru