Pemerintah Republik Indonesia melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran negara serta merespons kritik dari masyarakat.
Penataan ulang ini diperkirakan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Rp1 triliun per bulan. Dalam setahun, penghematan mencapai Rp12 triliun.
>>> Gedung Putih Batasi Akses Ekspor Teknologi AI Anthropic
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menjelaskan bahwa proyeksi tersebut didasarkan pada hasil rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
"Hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp12 triliun," ujarnya.
Evaluasi mencakup moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penghitungan ulang insentif, serta pengalihan fokus sasaran kepada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Kebijakan ini menyusul sorotan publik terkait dugaan kasus korupsi, insiden keracunan makanan, dan penerapan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak tepat sasaran.
Fokus pada Daerah Tertinggal dan Kelompok Rentan
Pemerintah saat ini menunggu hasil kajian komprehensif dari Badan Gizi Nasional yang dijadwalkan berlangsung selama libur sekolah. Kajian ini untuk merumuskan inovasi efisiensi lebih lanjut.
Muhammad Qodari menambahkan, "Fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal."
>>> Trump Klaim Diri sebagai Bos di KTT G7 Prancis
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, jumlah SPPG saat ini mencapai 27.877 titik. Angka ini kelebihan 6.877 titik dari target awal sekitar 21 ribu titik.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari sebelumnya menyatakan bahwa program akan diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Siswa SMA dari keluarga mampu berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima.
Di sisi lain, gelombang protes muncul dari kelompok mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta. Mereka mendesak penghentian pemborosan anggaran pada program-program populis.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem pelaksanaan.
"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," katanya.
>>> Pemerintah Kaji Penyesuaian Harga Batu Bara Domestik untuk PLN
Gibran menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah. "Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," ujarnya.
