Pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra dengan fokus pada pembangunan infrastruktur permanen dan fasilitas pendidikan.
Langkah ini dibahas dalam rapat Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
>>> Gerindra: Silaturahmi Didit Prabowo ke Jokowi Hal Lumrah
Proses pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilaporkan berjalan relatif baik. Layanan dasar seperti pemerintahan, kesehatan, pasar, listrik, dan distribusi bahan bakar sudah kembali normal.
Fokus pada Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan prioritas utama ke depan adalah penyelesaian akses transportasi daerah yang belum tertangani.
Pemerintah pusat siap mengambil alih proyek jika pemerintah daerah menghadapi kendala.
"Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan infrastruktur jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh.
Itu yang harus dikerjakan, entah oleh pemerintah daerah atau diambil alih oleh pusat," ujar Tito.
Meskipun seluruh jalur transportasi nasional telah berfungsi, beberapa rute tingkat provinsi dan kabupaten masih memerlukan perbaikan.
>>> Awkarin dan Faisal Guyon Waton Tunda Pemeriksaan Kasus Hanania Travel
Curah hujan tinggi di Tapanuli Tengah, Agam, dan beberapa wilayah Aceh memicu kerusakan baru pada jalan yang sempat diperbaiki.
Pemulihan 4.922 Sekolah Terdampak
Pemulihan sebanyak 4.922 sekolah yang terdampak bencana menjadi perhatian besar. Sebagian besar siswa sudah mulai belajar kembali, meskipun beberapa masih menggunakan fasilitas darurat.
"Ada yang masih di sekolah darurat, ada yang menggunakan tenda, dan ada yang menumpang di sekolah lain karena bangunannya rusak berat atau perlu direlokasi," jelas Tito.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah terus mengupayakan perbaikan gedung agar kegiatan belajar mengajar kembali normal.
Anggaran Rp100,1 Triliun hingga 2028
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah tumpang-tindih program. "Kami ingin memastikan program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan," ujarnya.
Presiden telah menyetujui total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun hingga tahun 2028.
>>> Thomas Tuchel Panggil Trevoh Chalobah ke Skuad Timnas Inggris
Khusus tahun 2026, dialokasikan dana Rp38,9 triliun untuk mendanai program rehabilitasi di tiga provinsi tersebut.
