Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada Kamis (18/6/2026).
Pertemuan itu membahas kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional serta mekanisme pembayaran subsidi PT PLN (Persero).
>>> Lego Luncurkan Set Mainan KPop Demon Hunters Pertama, Hadir Agustus 2026
Pemerintah berupaya menjaga stabilitas keuangan PLN di tengah penurunan kualitas kalori batu bara dan pembengkakan biaya operasional tambang.
Bahlil menjelaskan bahwa koordinasi dengan Menko Perekonomian mencakup kepastian pemenuhan hak keuangan PLN demi optimalisasi pelayanan publik.
"Tadi kita melakukan rapat dengan Menko ya. Rapat membahas beberapa agenda lah.
Termasuk dengan bagaimana pembayaran kompensasi dan subsidi terhadap PLN agar mereka mempunyai kemampuan keuangan yang memadai untuk mempersiapkan segala sesuatu agar pelayanan listrik kita kepada rakyat bisa berjalan dengan maksimal.
Jadi secara overall udah tadi dibahas, nggak ada masalah," ujar Bahlil.
Di lapangan, terdapat selisih volume dari total kebutuhan pasokan tahunan. Kontrak pengadaan yang berjalan baru memenuhi sebagian besar target.
"Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall nggak ada masalah," kata Bahlil.
Kendala logistik dan teknis berasal dari penurunan kualitas cadangan batu bara secara alami serta tingginya rasio pengupasan lahan (stripping ratio) yang mencapai 8 hingga 12 persen.
Pemerintah membentuk tim pengawas gabungan lintas instansi yang melibatkan Dirjen Minerba, Inspektorat Jenderal ESDM, BPKP, dan PLN untuk memantau pengiriman.
"Yang jelas untuk sampai dengan bulan Juni tadi kita sudah rapat itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori yang 5.200.
>>> Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Terkait Kasus Makan Bergizi Gratis
Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari kan semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya," jelas Bahlil.
Kementerian ESDM juga merespons keluhan asosiasi pertambangan terkait patokan harga kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO).
