Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pungutan liar dalam layanan pemakaman gratis yang melibatkan oknum pengurus RT/RW.
Kepala Distamhut DKI Jakarta, Fajar Sauri, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menuduh institusi RT/RW terlibat praktik ilegal tersebut.
>>> KAI Beri Diskon Tiket Kereta Ekonomi 30 Persen, Berlaku 20 Juni-5 Juli 2026
"Kami menegaskan bahwa tidak ada maksud sedikit pun dari Distamhut DKI Jakarta untuk mendiskreditkan atau menuduh institusi RT/RW melakukan pungli.
Pengurus RT/RW merupakan pilar penting dalam pelayanan masyarakat," kata Fajar Sauri.
Fokus perhatian Distamhut justru tertuju pada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi duka demi keuntungan pribadi dengan mencatut nama pengurus lingkungan.
"Yang kami maksud adalah oknum atau pihak yang mengaku maupun mengatasnamakan pengurus RT/RW untuk mengambil keuntungan sepihak sehingga merusak nama baik para pengurus lingkungan," ujar Fajar Sauri.
Apresiasi untuk Pengurus RT/RW
Distamhut menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja ribuan pengurus RT/RW di Jakarta yang menjadi garda terdepan pelayanan.
Seluruh fasilitas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemprov DKI dipastikan gratis bagi warga ber-KTP DKI Jakarta melalui pembiayaan APBD.
Masyarakat diimbau mengurus administrasi secara langsung melalui loket resmi TPU atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan untuk menghindari perantara.
Warga juga diminta segera melaporkan segala bentuk pungli melalui aplikasi JAKI atau hotline resmi.
"Mari bersama-sama menjaga layanan pemakaman gratis ini agar tetap bersih, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga Jakarta yang sedang menghadapi musibah," imbuh Fajar Sauri.
>>> Bareskrim Polri Tangkap Buronan Narkoba Frans Antony di Malaysia
Klarifikasi ini menyusul rapat kerja bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta pada Rabu (17/6).
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboe Bakar, mendesak evaluasi total terhadap efektivitas program pemakaman gratis.
"Dan saya juga memohon evaluasinya, Pak Fajar, terkait pemakaman gratis. Karena ternyata di lapangan masih banyak yang merasakan adanya pungli yang berlebihan," kata Nabilah.
