Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penerapan Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (Siska) untuk pengembangbiakan sapi.
Langkah ini diambil guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
>>> Messi Samai Rekor Gol Klose Usai Hattrick ke Gawang Aljazair
Hanif meninjau langsung perkebunan kelapa sawit PT Buana Karya Bhakti di Kecamatan Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (19/6/2026).
Sistem Siska dinilai lebih efisien dibandingkan inseminasi buatan karena memanfaatkan hormon alami sapi betina.
"Model ini sangat cocok untuk breeding.
Setelah anak sapi berusia tiga hingga sembilan bulan, kemudian disapih dan dipisahkan agar pertumbuhannya lebih seragam," kata Hanif dalam keterangan resminya.
Penerapan program ini berhasil meningkatkan populasi sapi di kawasan PT Buana Karya Bhakti dari 300 ekor menjadi sekitar 1.500 ekor.
Proses peternakan memanfaatkan lahan perkebunan sawit terintegrasi seluas 16.000 hektare.
Potensi Pengembangan di Kalimantan Selatan
Potensi serupa dapat diimplementasikan pada lahan kelapa sawit lain di Kalimantan Selatan yang totalnya mencapai 480.000 hektare.
Sekitar 250.000 hektare di antaranya dinilai sangat memenuhi kriteria untuk program Siska.
"Kalau 250 ribu hektare ini diintegrasikan, maka paling tidak ada sekitar 20 ribu ekor sapi yang bisa dipelihara," ujar Hanif.
Pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan daging sapi di tingkat daerah secara mandiri.
>>> Neymar Mulai Latihan Ringan Jelang Laga Brasil di Piala Dunia 2026
Saat ini, produksi sapi di Kalimantan Selatan baru mencapai 33.000 ekor, sementara kebutuhan diperkirakan 56.000 hingga 57.000 ekor.
"Masih terdapat kekurangan lebih dari 20 ribu ekor," tutur Hanif.
Upaya ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Total luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 17 juta hektare.
Jika rasio satu ekor sapi membutuhkan 15 hektare lahan diterapkan secara nasional, program integrasi ini diperkirakan mampu menampung hingga 1,3 juta ekor sapi.
Langkah ini untuk menutupi selisih produksi daging dalam negeri yang baru 400.000 ton dari kebutuhan 800.000 ton per tahun.
"Masih ada kekurangan yang selama ini dipenuhi melalui impor," ucap Hanif.
Implementasi Siska juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kelapa sawit.
Keberadaan sapi terbukti memangkas biaya pembersihan gulma sebesar 50 hingga 70 persen, sekaligus meningkatkan nutrisi tanah dari kotoran sapi.
Pengaturan pola gembala disarankan dilakukan secara bergilir dengan memindahkan sapi ke area berbeda setiap hari.
Rencana penerapan sistem ini akan dikoordinasikan lintas sektoral dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Pertanian.
>>> Bareskrim Tangkap Pengendali Keuangan Jaringan Narkoba Fredy Pratama
"Kita tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Kita harus menyesuaikannya dengan karakter Indonesia," tutur Hanif.
