Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tetap sebesar 5 persen flat.
Keputusan ini diambil pemerintah sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun Bank Indonesia saat ini menaikkan BI Rate.
>>> Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Riau Gelar Anjangsana Humanis
"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat.
Langkah proteksi subsidi hunian ini berjalan beriringan dengan pembahasan intensif mengenai rencana perpanjangan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun yang merujuk langsung pada arahan Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Danantara, Rosan, dan BP BUMN Dony.
>>> Harga Minyak Dunia Melonjak Akibat Pembatalan Perundingan AS-Iran
Ia menambahkan bahwa semua masih on the track dan ada beberapa isu yang dipersiapkan, termasuk soal Meikarta.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat realisasi penyaluran FLPP pada tahun 2026 telah mencapai 78.277 unit rumah, atau setara dengan 22,36 persen dari target tahunan 350.000 unit.
Penyaluran pembiayaan tersebut menjadi pilar utama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam agenda prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Selain membahas skema pembiayaan, rapat koordinasi tersebut juga mendata inventarisasi rumah susun milik BUMN untuk optimalisasi aset negara serta merumuskan Program Gentengisasi guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat dengan dukungan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
>>> Dua Tornado EF-1 Landa Vermont, 20.000 Pelanggan Padam
Penyelesaian proyek rumah susun Meikarta turut menjadi fokus pembahasan melalui percepatan due diligence legalitas tanah oleh Danantara, penentuan kepastian harga jual per unit, hingga pengasuhan draf Instruksi Presiden sebagai regulasi percepatan sektor permukiman.
