PDI Perjuangan kembali menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Penegasan ini muncul setelah sejumlah partai koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik.
Kritik pertama disampaikan Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
>>> Victor Munoz Cedera Setelah Resmi Gabung Liverpool
Ia meminta PDIP bersikap tegas, apakah menjadi oposisi atau tidak, agar tidak membingungkan proses mewujudkan program presiden.
Jazilul juga menyoroti kehadiran kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI pada Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, sikap abu-abu justru menghambat kerja keras partai koalisi.
Kritik serupa datang dari Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni dan Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji pada Jumat (19/6/2026).
Mereka menilai PDIP plin-plan dan mempertanyakan apa yang sedang diseimbangkan.
PDIP: Keputusan Kongres Partai
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa posisi penyeimbang di luar pemerintahan merupakan keputusan resmi kongres partai.
Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah kemudian merinci mekanisme operasional posisi tersebut pada Jumat (19/6/2026).
Ia menegaskan bahwa sikap ini bukan sikap abu-abu dan tidak bisa dibandingkan dengan sistem oposisi di negara Barat.
Said menyampaikan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengarahkan partai untuk bersikap objektif dan proporsional demi kepentingan rakyat.
Jika pemerintah menjalankan kebijakan yang baik, PDIP akan mendukung hingga 2029 meski tanpa keuntungan elektoral.
Fungsi koreksi konstruktif akan tetap berjalan jika ditemukan kebijakan yang kurang tepat. Said menambahkan bahwa dalam posisi tersebut pun belum tentu partai mendapatkan keuntungan elektoral.
Checks and Balances di Parlemen
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus pada Sabtu (20/6/2026) menjawab pertanyaan Sekjen Golkar mengenai makna keseimbangan.
Ia merujuk pada fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan.
Deddy menilai kemandirian berekspresi di DPR sangat penting agar lembaga legislatif tidak seperti era Orde Baru.
