PDI Perjuangan mendesak pemerintah agar mendengarkan aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu (17/6/2026).
Partai tersebut meminta evaluasi terhadap kebijakan publik yang dinilai memicu ketimpangan sosial.
>>> Kemenhaj Pulangkan 121.301 Jemaah dan Petugas Haji ke Indonesia
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Novita Hardini menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa. Menurutnya, aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang.
"Saya sangat mendukung gerakan-gerakan dari mahasiswa. Harusnya semua lapisan masyarakat mendukung dan melindungi suara-suara yang dilontarkan mahasiswa," ujar Novita.
Novita mendorong generasi muda untuk tetap bersikap kritis terhadap berbagai regulasi. Namun, ia mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib.
"Maka saya sebagai anggota DPR RI mendorong anak-anak muda untuk tetap bersuara dengan cara yang baik dan tetap melakukan aksi demonstrasi dengan cara yang baik, karena mereka dilindungi undang-undang," kata Novita.
Ia menilai unjuk rasa lahir akibat kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada rakyat.
"Dari semua aktivitas demo yang dilakukan masyarakat, saya rasa mereka berhak bersuara ketika melihat beberapa kebijakan dinilai tidak masuk akal atau dinilai membuka ruang-ruang ketimpangan sosial lainnya," jelasnya.
Kritik mahasiswa harus menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan.
"Ini menjadi alarm kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menimbang banyak sektor dan banyak sisi dalam pengambilan keputusan sebelum mengambil kebijakan tertentu," tutur Novita.
Ia meminta seluruh tingkatan pemerintah menjadikan momentum ini sebagai pengingat dalam mengedepankan nilai kemanusiaan.
"Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah, menjadikan ini sebagai alarm bangunnya kemanusiaan kita sebagai manusia.
>>> PLN Pasok Batu Bara untuk Pulihkan Listrik di Pulau Jawa
Jangan melihat kita sebagai pejabat, tetapi nilai kemanusiaan harus selalu hadir di awal dalam setiap pengambilan keputusan," pungkasnya.
Pemerintah Dinilai Gagal Komunikasi Publik
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menilai pemerintah sebenarnya sudah berupaya mengeksekusi perbaikan kebijakan merespons kritik. Namun, ia melihat adanya kegagalan tata kelola komunikasi publik dari jajaran menteri kabinet.
