Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026 di Lapangan Borarsi, Manokwari, Papua Barat, pada Sabtu malam, 20 Juni 2026.
Pembukaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wapres ke sejumlah provinsi di Indonesia timur sejak 18 hingga 21 Juni 2026.
>>> Bumi Alami Titik Balik Matahari Musim Panas 2026, Ini Penjelasannya
Sebelum meresmikan Pesparawi, Wapres Gibran mengunjungi sentra produksi kakao di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.
Ia menanam bibit dan meninjau pabrik pengolahan cokelat PT Ebier Suth Cokran yang mayoritas mempekerjakan orang asli Papua.
Agenda kunjungan kerja Wapres akan berlanjut ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan, pada Minggu, 21 Juni 2026, untuk memeriksa berbagai fasilitas publik.
Persiapan kedatangan Wapres di Asmat dimatangkan melalui Rapat Koordinasi Wilayah lintas sektor yang dipimpin Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo di Gedung Woroucem Kesbangpol Asmat pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Rapat tersebut memfokuskan pengamanan dan rute mobilitas rombongan dari Bandara Ewer menuju Agats.
Kritik Pembatasan Akses Jurnalis Lokal
Pelaksanaan pembukaan Pesparawi di Manokwari diwarnai kritik terkait pembatasan akses peliputan bagi jurnalis lokal.
Beredar kabar hanya kurang dari 10 wartawan yang dibekali tanda pengenal khusus untuk memasuki area utama di Lapangan Borarsi.
Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat, Agustinus Orocomna, menyampaikan aspirasi agar panitia tetap mengakomodasi media lokal demi penyebarluasan informasi yang akurat.
"Wartawan harus diberikan akses untuk meliput kegiatan-kegiatan yang bersifat publik.
Karena itu, kami meminta panitia mengakomodasi rekan-rekan media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya," kata Orocomna di Manokwari, Jumat (19/6/2026).
>>> Kesadaran Lingkungan Masyarakat Indonesia Meningkat, Dorong Perubahan Pola Konsumsi
Ia mengingatkan bahwa media lokal memahami dinamika sosial masyarakat Papua Barat sehingga peran mereka sangat strategis untuk mendukung kesuksesan agenda nasional empat tahunan ini.
"Jika memang ada pertimbangan keamanan dan protokoler, panitia dapat melakukan pendataan serta menerbitkan kartu identitas khusus bagi wartawan yang ditugaskan meliput.
