Selanjutnya, jaksa memaparkan bahwa pengadaan Chromebook tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Fasilitas ini dinilai tidak berjalan optimal karena keterbatasan jaringan internet dan ketidaksiapan tenaga pendidik.
“Serta tidak didukung dengan kemampuan guru dan siswa dalam penggunaannya sehingga tidak dapat mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia termasuk di daerah tertinggal terdepan terluar dan tidak mendukung kesempatan wajib belajar 12 tahun,” ujar jaksa.
Jaksa juga menduga Nadiem menjadi pengendali terselubung PT AKAB dan PT Gojek Indonesia melalui kuasa kepada Andre Sulistyo dan Kevin Brian Aluwi.
Terdakwa disebut tetap menerima keuntungan ekonomi dari aksi korporasi tersebut.
“Akan tetapi mereka harus tetap berada dalam kendali terdakwa karena wajib melapor dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa atas setiap aksi korporasi dan Nadiem tetap menerima manfaat dan keuntungan ekonomis dari PT AKAB dan PT Gojek Indonesia,” kata jaksa.
>>> Alphabet Himpun Dana Rp 1.545 Triliun untuk Infrastruktur AI
Tudingan lain yang muncul adalah pemanfaatan organisasi bayangan yang melibatkan staf khusus untuk mengintervensi tim teknis kementerian agar memilih Google.
Penuntut umum turut menduga adanya praktik kejahatan kerah putih berupa manipulasi pencatatan nilai investasi demi menghindari pajak.
“Hal tersebut adalah praktik penyimpangan berbentuk kecurangan dalam aksi korporasi atau fraud yang merupakan salah satu modus terdakwa untuk menghindari pajak dan menyamarkan nilai transaksi keuangannya yang sesungguhnya,” kata jaksa.
Terkait efektivitas program, jaksa menyebut tingkat pemanfaatan perangkat di sekolah sangat rendah, yakni hanya sekitar 0,15 persen dari total 1.634.260 unit di seluruh Indonesia.
Pemanfaatan hanya melonjak saat pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).
“Tingkat pemanfaatan Chromebook hanya sekitar 0,15% dari total 1.634.260 unit di seluruh Indonesia dan secara nyata hanya optimal pada bulan Oktober dan November saat pelaksanaan AKM yang dilaksanakan 1 tahun sekali,” kata jaksa.
