Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah untuk tidak menambah beban ekonomi bagi kelompok masyarakat kelas menengah dalam upaya mencapai target penerimaan negara pada tahun 2027.
Permintaan ini muncul menyusul kesepakatan antara DPR dan pemerintah mengenai target rasio pendapatan negara yang diproyeksikan berada di kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Misbakhun menyoroti bahwa masyarakat kelas menengah saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan akibat lonjakan biaya hidup dan berbagai kewajiban rumah tangga.
Banyak keluarga kelas menengah menghadapi situasi yang tidak mudah, dengan pengeluaran yang meningkat, cicilan yang tetap berjalan, serta biaya pendidikan yang terus naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarga.
Penurunan daya beli kelompok ini dikhawatirkan dapat mengganggu roda perekonomian, mengingat konsumsi rumah tangga mereka selama ini menjadi motor penggerak utama aktivitas ekonomi domestik.
"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," ujar Misbakhun.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menempuh perluasan basis penerimaan serta melakukan reformasi yang berkualitas untuk menaikkan pendapatan negara.
"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," tegas Misbakhun.
Langkah reformasi fiskal yang adil dinilai krusial agar target pendapatan negara dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kapasitas konsumsi masyarakat.
