PT BYD Motor Indonesia mendorong pemerintah memberikan regulasi dan insentif non-fiskal bagi kendaraan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) setara dengan battery electric vehicle (BEV).
Hal ini disampaikan perwakilan BYD di Jakarta pada Jumat (12/6/2026).
Salah satu insentif yang diusulkan adalah kelonggaran aturan lalu lintas ganjil genap dengan pelat nomor khusus kendaraan listrik.
"Jadi kami sangat berharap dan mendorong agar PHEV dikategorikan sebagai EV seperti di negara-negara lain," kata Luther di Jakarta.
PHEV Dinilai Berbeda dengan Hybrid Konvensional
Menurut BYD, sistem penggerak PHEV lebih mengutamakan motor listrik sehingga memiliki karakteristik berbeda dari mobil hybrid konvensional.
Pemberian perlakuan khusus dianggap layak karena tingkat elektrifikasi PHEV lebih tinggi.
"Ya mungkin jadi pelat biru atau ada pengecualian yang berbeda dari kendaraan konvensional. Sekarang kendaraan hybrid disamakan seperti kendaraan biasa," ujarnya.
Teknologi PHEV dipandang sebagai jembatan transisi bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi, terutama di wilayah dengan infrastruktur pengisian daya yang belum merata.
BYD juga terus berdialog dengan pemangku kepentingan, termasuk Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), untuk menyamakan persepsi posisi PHEV dalam peta elektrifikasi nasional.
"Memang saat ini PHEV masih dikategorikan sedikit di bawah BEV. Walaupun di banyak negara, PHEV levelnya sudah sama dengan BEV," kata dia.
BYD baru saja memperkenalkan model M6 DM sebagai kendaraan PHEV pertama mereka di Indonesia. Model ini mengusung teknologi Dual Mode (DM) dengan kombinasi motor listrik dan mesin bensin.
Sistem Dual Mode dirancang dengan pendekatan EV-oriented yang memprioritaskan motor listrik sebagai penggerak utama, sedangkan mesin bensin hanya menyokong efisiensi energi.
