Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan pagu indikatif anggaran sebesar Rp 270 triliun untuk tahun 2027. Anggaran tersebut akan menyasar 81,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kepastian alokasi ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat tertutup bersama Komisi IX DPR.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa pagu tersebut sesuai surat dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Meski sudah ditetapkan, nominal anggaran masih bersifat dinamis. BGN akan terus melakukan penataan ulang pos anggaran untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran.
Refocusing Kriteria Penerima Manfaat
Sepanjang sisa tahun 2026, BGN akan mengoptimalkan perbaikan tata kelola. Salah satu fokusnya adalah melakukan refocusing terhadap kriteria masyarakat yang berhak menerima manfaat.
Proses ini melibatkan koordinasi lintas sektor dengan masukan dari pakar dan Kementerian Kesehatan.
Formulasi baru berpotensi mengubah daftar kepesertaan, termasuk bagi pelajar SMA dari keluarga mampu yang mungkin dikeluarkan.
Kebijakan pengetatan kriteria diproyeksikan mengurangi jumlah penerima hingga sekitar 8 juta orang. Namun, kalkulasi pasti efisiensi anggaran belum dapat diumumkan secara rinci.
Agustina menambahkan bahwa pihaknya masih terus melakukan exercise untuk menentukan angka efisiensi. Tujuannya adalah agar indikator intervensi gizi tercapai dengan penerima manfaat yang lebih fokus.
