Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran nomor 400.2.7/4657/SJ yang mewajibkan seluruh kepala daerah memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026.
Surat edaran tertanggal 14 Juni 2026 itu ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka diminta menyiapkan lokasi strategis dan ruang publik yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
>>> AS Tolak Visa 11 Anggota Delegasi Timnas Iran untuk Piala Dunia 2026
Kebijakan ini diluncurkan sebagai langkah pemerintah menyediakan hiburan sehat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi lokal.
Dukungan Teknis dan Keamanan
Pemerintah daerah diarahkan menggerakkan perangkat daerah untuk memberikan dukungan teknis, penyediaan sarana, pengaturan lalu lintas, hingga menjaga kebersihan.
Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah juga diinstruksikan untuk memastikan faktor keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung.
"Saya sudah membuat surat edaran untuk menjadi landasan rekan-rekan kepala daerah membuat kebijakan, membuat turunannya, edaran kepada camat, kepala desa untuk membuat nonton bareng.
Ini lumayan dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli," kata Tito Karnavian.
Surat edaran tersebut diharapkan mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, hingga komunitas kepemudaan.
Pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi masif.
>>> Polres Metro Depok Tangkap Sepasang Kekasih Pencuri Motor Demi Bayar Kontrakan
"Piala Dunia ini momentum bagi kita, pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah untuk memberikan hiburan sehat bagi masyarakat," ujar Tito.
Pelaksanaan nonton bareng diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas pasar dan perputaran uang di tingkat pedagang kecil.
"Ini momentum yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat sistem ekonomi jadi bergerak. Kalau ada nobar otomatis masyarakat kumpul, di situ ada dorongan untuk UMKM bergerak," kata Tito.
Dukungan atas kebijakan ini disampaikan oleh pihak penyiaran publik yang menilai adanya potensi perputaran ekonomi besar dari sektor informal selama turnamen.
Lembaga Penyiaran Publik TVRI mencatat estimasi nilai ekonomi dari gelaran nonton bareng ini berpotensi mencapai Rp 2,34 triliun atau sekitar Rp 46,91 miliar per malam.
Proyeksi tersebut didasarkan pada simulasi yang melibatkan 5.864 titik lokasi aktif selama 50 malam efektif dengan keterlibatan rata-rata empat pelaku UMKM di setiap lokasi.
>>> DPR dan Menkeu Sepakati Pagu Indikatif Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun
"Kalau semuanya aktif ini semuanya akan luar biasa," kata Tubagus Fiki Chikara Satari, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI.
