Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencatat saldo dana abadi sebesar Rp180,81 triliun hingga 31 Mei 2026.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan secara berkelanjutan.
Akumulasi dana sejak 2010 itu disampaikan manajemen LPDP dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR pada Senin, 16 Juni 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Yon Arsal, memaparkan perkembangan instrumen keuangan ini.
Sektor pendidikan, termasuk pesantren, menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp148,1 triliun.
Sisanya dialokasikan untuk dana abadi penelitian Rp13,99 triliun, perguruan tinggi Rp11 triliun, kebudayaan Rp6 triliun, dan pendidikan Sekolah Umum Garuda Rp1,7 triliun.
Hasil Investasi dan Defisit
Hingga akhir Mei 2026, hasil investasi dari dana kelolaan mencapai Rp2,8 triliun. Sementara itu, realisasi belanja program layanan berada di angka Rp4,4 triliun.
Selisih tersebut menyebabkan LPDP mencatat defisit sebesar Rp1,5 triliun. Defisit ditutupi melalui pemanfaatan akumulasi saldo anggaran lebih dari tahun-tahun sebelumnya.
Dalam penempatan investasi, LPDP mengalokasikan 75 persen pada obligasi negara, 20 persen deposito, 4 persen obligasi korporasi, dan 2 persen pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Yon Arsal menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan beasiswa serta memperhatikan peluang yield yang diharapkan.
Manajemen menetapkan target tingkat imbal hasil (yield) investasi sebesar 6,14 persen sesuai Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP).
Untuk mengoptimalkan hasil, LPDP menggeser portofolio ke investasi jangka panjang dan menjajaki kerja sama luar APBN.
Selain itu, LPDP menerapkan strategi natural hedging, memperkuat jejaring global, serta mengeksplorasi skema pendanaan bersama (co-funding).
Di luar pengelolaan dana abadi, LPDP menerima dana hibah internasional senilai US$5,43 juta dari Bill and Melinda Gates Foundation.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung riset pembudidayaan pisang yang melibatkan institusi dari tujuh negara, yaitu Indonesia, Australia, Belanda, Belgia, Ceko, Italia, dan Uganda.
