Temuan tersebut meliputi jumlah penerima yang terlalu luas dan lemahnya koordinasi Badan Gizi Nasional.
Sihombing menyatakan bahwa berdasarkan temuan awal tersebut, Komnas HAM menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menyarankan agar program ini lebih efektif jika difokuskan pada kelompok khusus seperti masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan kelompok 3B.
Perdebatan mengenai kelanjutan program ini juga terjadi antara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Koordinator Bidang Sospol BEM UI Hafidz Haernanda mempertanyakan kekuatan janji politik dibandingkan suara rakyat dan hak warga negara lain yang terabaikan.
>>> Harga Buyback Emas Antam, Galeri 24, dan UBS Turun 18 Juni 2026
Sementara itu, M Qodari menegaskan bahwa program MBG tidak bisa dihentikan karena merupakan visi misi dan kontrak politik Presiden Prabowo Subianto.
