Masalahnya, regulasi yang baik tidak serta-merta berubah menjadi perlindungan yang nyata.
Penelitian tentang pelaksanaan kebijakan anti-kekerasan di sekolah menunjukkan berbagai kendala: pemahaman yang terbatas di tingkat pelaksana, minimnya sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas lembaga yang belum berjalan.
Dengan kata lain, kita tidak sedang kekurangan aturan, tetapi kekurangan kesungguhan dalam menjalankannya.
Normalisasi deviasi justru terjadi ketika aturan diperlakukan sebagai formalitas, dipajang, disosialisasikan sebentar, lalu dilupakan saat berhadapan dengan kasus konkret.
Di sinilah tanggung jawab moral orang dewasa menjadi kunci.
Orang tua berperan besar dalam mempercayai cerita anak, bukan langsung menuding mereka 'terlalu baper' atau menyuruh 'balas saja'.
Guru perlu menahan dorongan untuk menjadikan ejekan di kelas sebagai hiburan yang 'mencairkan suasana'. Pihak sekolah harus berani mengakui bahwa menjaga nama baik tidak boleh mengorbankan keselamatan murid.
Dan kita semua perlu berhenti mengonsumsi kasus bullying semata-mata sebagai drama sesaat di linimasa yang segera hilang tertutup isu baru.
Menghentikan bullying bukan hanya soal menambah aturan atau memperberat sanksi.
Ia juga soal mengubah apa yang kita ajarkan lewat tindakan: apakah kita memberi teladan bahwa kekerasan tidak bisa dinegosiasikan, atau justru menunjukkan bahwa selama 'tidak viral', semuanya bisa dibereskan diam-diam.
Setiap kali orang dewasa menormalkan kekerasan, kita sedang mengajar generasi berikutnya bahwa menyakiti orang lain adalah hal yang biasa dari tumbuh dewasa.
Setiap kali kita memilih diam, kita menjadi model yang memberi izin.
Darurat bukan baru dimulai ketika video perundungan viral atau laporan polisi dibuat, tetapi sejak seorang anak melangkah ke kelas dengan rasa takut dan berhenti bercerita tentang sekolah.
>>> PBB Serukan 'Until Everyone Is Safe' pada Hari Pengungsi Sedunia
Jika sekolah masih berani menyebut dirinya ruang aman sementara orang dewasa menutup mata dan menyebut luka sebagai 'hal biasa', maka masalahnya bukan hanya pelaku kekerasan, tetapi kita yang memilih kenyamanan di atas keberpihakan pada anak.
