Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan kecaman keras terhadap pihak-pihak yang mengkritik penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara negaranya dengan Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.
Ketegangan politik ini mencuat setelah kesepakatan tersebut resmi ditandatangani pada Rabu (17/6/2026), seperti dilansir dari Detikcom melalui laporan kantor berita AFP pada Kamis (18/6/2026).
>>> Gempa Magnitudo 6,7 di Palu Tewaskan Tiga Warga Sigi
Kritik dari berbagai media domestik Amerika Serikat berfokus pada konsesi besar yang diberikan Washington kepada Teheran.
Perjanjian tersebut dinilai mengabaikan tujuan awal pra-perang dan justru memperkuat posisi politik serta finansial Iran di kawasan tersebut.
Melalui platform media sosial miliknya, Trump memberikan pembelaan sekaligus menyerang balik para kritikus yang menilai kebijakannya tidak cukup tegas terhadap Teheran.
"Orang-orang bodoh ini, yang berpikir saya belum cukup keras terhadap Iran, padahal Pasar Saham Baru Saja Mencapai REKOR TERTINGGI, dan harga Minyak 'merosot', adalah orang-orang yang iri, jahat, atau bodoh.
JADIKAN AMERIKA HEBAT KEMBALI!!!" tulis Donald Trump.
Narasi penolakan terhadap pembelaan pemerintah juga datang dari media penyiaran dalam negeri yang menilai Washington gagal mencapai target diplomasi.
"Gedung Putih menyetujui perpanjangan gencatan senjata ini yang tidak memenuhi satupun tujuan pra-perangnya, sementara memberikan konsesi keuangan yang sangat besar kepada Teheran," kata jaringan TV AS, MS NOW.
Pemberitaan dari stasiun televisi tersebut menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat saat ini sedang berupaya keras untuk membantah tudingan kegagalan diplomasi tersebut.
>>> OJK Tetapkan Jeffrey Hendrik Jadi Direktur Utama BEI Periode 2026-2030
"Sekarang, pemerintah mati-matian mencoba membantah hal itu. Sederhananya, Trump dipermainkan oleh Iran, dan tidak ada yang percaya pada upaya pembelaannya," kata media tersebut.
Laporan dari media cetak ekonomi terkemuka juga menggarisbawahi dampak kesepakatan ini terhadap konstelasi politik internal pendukung sang presiden.
