Menanggapi desakan dari PKB, Deddy menyatakan aturan penentuan sikap partai diatur oleh mekanisme internal. "Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain," ujarnya.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah meluruskan bahwa posisi penyeimbang diambil demi kepentingan masyarakat luas. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.
Said menekankan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar fraksi PDIP bersikap objektif-proporsional. "Kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya PDIP memberikan dukungan hingga 2029," tuturnya.
Sebaliknya, pengawasan ketat berupa kritik membangun akan diberikan jika program kerja eksekutif dinilai kurang berpihak pada publik. "Kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif," tambahnya.
Desakan dari Partai Koalisi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji mempertanyakan efektivitas fungsi penyeimbang yang digaungkan PDIP. "Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan.
Kalau praktik penyeimbang itu soal lain," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid juga meminta PDIP mengambil sikap tegas. "Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu," katanya.
Sekjen BM PAN Slamet Aryadi mengkritik dugaan keterlibatan PDIP dalam mobilisasi unjuk rasa mahasiswa.
"Adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP," ujarnya.
Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni meminta PDIP beroposisi secara total. "Jangan cuma mau senangnya aja, tapi pada saat susah enggak mau gitu," kata Sahroni.
