Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa pegawai federal kini diizinkan mengunduh dan menginstal TikTok di perangkat yang disediakan pemerintah.
Keputusan ini diambil karena TikTok versi baru tidak lagi dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.
>>> ILeague Resmi Tetapkan Piala Liga 2026/27 Mulai 3 November
Sebelumnya, pada tahun 2022, TikTok dilarang di hampir semua perangkat pemerintah AS karena kekhawatiran pengumpulan data oleh China melalui ByteDance.
Direktur FBI saat itu, Chris Wray, memperingatkan potensi penyalahgunaan data pengguna.
Pada tahun 2024, DPR AS mengesahkan undang-undang yang akan memblokir TikTok sepenuhnya kecuali ByteDance menjual sebagian bisnisnya.
Kesepakatan penjualan akhirnya tercapai pada Januari 2026, membentuk entitas baru bernama TikTok USDS Joint Venture.
Dalam entitas baru itu, ByteDance hanya memegang hampir 20% saham, sementara sisanya dimiliki investor non-China, termasuk Oracle.
>>> John Stones Akui Belum Move On dari Kekalahan Inggris Lawan Argentina
TikTok USDS Joint Venture menggunakan infrastruktur cloud Oracle di AS dan melatih algoritma dengan data pengguna lokal.
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa versi TikTok yang dioperasikan oleh joint venture tersebut tidak lagi termasuk dalam larangan.
Alasannya, entitas itu beroperasi independen dari ByteDance, mayoritas sahamnya dimiliki investor Amerika, dan telah merevisi algoritma serta program keamanan siber.
Meski larangan dicabut, setiap lembaga federal tetap dapat memutuskan sendiri apakah akan mengizinkan pegawainya menggunakan TikTok di perangkat pemerintah.
>>> OpenAI Ungkap AI Kini Banyak Dipakai untuk Laporan dan Presentasi
Misalnya, lembaga bisa melarangnya demi alasan produktivitas kerja.
