Hubungan keduanya berpusat pada mandat strategis DSI sebagai BUMN ekspor satu pintu.
>>> Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty di Moto3 Hungaria 2026
Kritik ketiga adalah kepastian investasi. Investor membutuhkan prediktabilitas.
Perubahan mendasar dalam tata kelola ekspor dapat menimbulkan persepsi risiko investasi di sektor SDA.
Kebijakan ini justru memastikan mekanisme pasar, yakni pembentukan harga dan dokumen pendukung, terbentuk dengan wajar dan adil. Kehadiran DSI untuk memastikan posisi tawar Indonesia.
Menjawab Keraguan Mendasar
Kebijakan ini bukan nasionalisasi. Tidak mengubah kepemilikan tambang, kebun sawit, atau pabrik ferro alloy.
Produksi tetap dilakukan perusahaan yang ada, hanya tata kelola ekspornya yang berubah.
Kebijakan ini bukan larangan ekspor. Pemerintah ingin memastikan ekspor tetap berjalan melalui mekanisme yang lebih terkoordinasi.
Terdapat pengecualian bagi perusahaan dengan komitmen investasi, divestasi, dan hilirisasi tertentu.
Kekhawatiran BUMN tidak efisien dapat dijawab dengan tata kelola yang baik.
Bila dipimpin manajemen profesional, sistem harga transparan, mekanisme distribusi tertata, diaudit independen, dan diawasi publik, risiko mis-manajemen dapat ditekan.
Indonesia membutuhkan instrumen pengawasan devisa yang lebih kuat. Selama ini pengawasan ekspor komoditas menghadapi transfer pricing, under invoicing, dan repatriasi devisa.
Sistem informasi perdagangan terintegrasi dapat memantau kegiatan perdagangan internasional dan aliran devisa.
Kebijakan ini merupakan lompatan besar dalam tata kelola ekonomi Indonesia. Lahir dari semangat konstitusional: memastikan kekayaan alam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Jika DSI mampu menjadi BUMN ekspor yang profesional, transparan, dan efisien, kebijakan ini berpotensi menjadi tonggak baru pengelolaan SDA Indonesia.
Sebaliknya, jika berubah menjadi monopoli birokratis yang tidak akuntabel, dapat mengurangi daya saing ekspor nasional.
>>> Said Iqbal Beri Sinyal Masuk Kabinet, Posisi Terkait Ketenagakerjaan
Perdebatan paling penting bukan lagi antara negara atau pasar, melainkan bagaimana membangun tata kelola yang membuat negara dan pasar bekerja bersama untuk kemakmuran Indonesia.
