Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelemahan nilai tukar rupiah mulai menekan biaya produksi pelaku usaha kecil.
Hal itu disampaikannya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2026).
>>> Kemensos Buka 8.180 Formasi PPPK Sekolah Rakyat 2026, Ini Syaratnya
Kenaikan biaya produksi terjadi karena sebagian produsen tahu dan tempe masih bergantung pada bahan baku impor.
Pemerintah belum melihat penurunan daya beli masyarakat secara menyeluruh.
"Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor.
Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka," ujar Purbaya.
Stabilitas nilai tukar rupiah dinilai penting untuk mengendalikan biaya impor bahan baku pelaku usaha kecil.
Hal itu juga untuk menjaga harga kebutuhan pokok rumah tangga tetap terjaga.
Pemerintah menegaskan fokus kebijakan saat ini bukan hanya mempertahankan indikator ekonomi makro.
Pemerintah juga memastikan manfaat stabilitas tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penurunan Omzet Warteg
Terkait laporan penurunan omzet usaha warung tegal di Jakarta dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah meminta data tersebut tidak langsung dijadikan kesimpulan atas melemahnya daya beli nasional.
Penelusuran lapangan menunjukkan adanya penurunan omzet harian di salah satu warteg kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan sejak setelah Idul Fitri.
Penurunan itu disertai kenaikan harga bahan pangan.
"Kalau sampel Anda berapa warteg?
Saya bisa cari lima warteg yang mungkin jelek, mungkin kalah bersaing, terus pindah ke tempat lain yang lebih bagus.
Itu yang harus kita hati-hati," kata Purbaya.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Konpers APBN KiTa di Kemenkeu Jakarta pada Jumat (5/6/2026).
>>> Kroasia Kalahkan Slovenia, Norwegia Ditahan Maroko di Uji Coba
Indikator agregat pemerintah menunjukkan konsumsi dan belanja masyarakat masih tumbuh kencang.
Hal itu tercermin melalui indeks retail.
"Tapi kalau data yang lain kan kelihatan yang agregat tumbuhnya kencang semua. Belanja juga tumbuhnya kencang.
Retail index itu kan orang belanja betulan," ujar Purbaya.
Perubahan pola konsumsi masyarakat, seperti memilih paket makanan yang lebih murah, dinilai masih perlu dikaji lebih lanjut.
"Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi saya bukan menafikan itu.
Kita akan pelajari," kata Purbaya.
Pemerintah siap mengambil langkah tambahan dan memberikan stimulus jika tekanan terhadap konsumsi masyarakat terbukti meluas secara nasional.
Pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara pada awal bulan ini diharapkan mampu menopang daya beli masyarakat.
Anggaran gaji ke-13 naik menjadi Rp 40 triliun.
"Yang jelas awal bulan ini ada gaji ke-13. Yang tadinya dicari Rp 30 triliun sekarang jadi Rp 40 triliun.
Itu akan memberi daya beli tambahan," kata Purbaya.
Pemerintah mempercayakan pengumpulan data yang akurat dan komprehensif kepada Badan Pusat Statistik.
"Satu tempat belum tentu menggambarkan semuanya.
>>> Florentino Perez Unggul Sementara dalam Pemilihan Presiden Real Madrid
Makanya kita punya Badan Pusat Statistik untuk menangkap data-data seperti itu sehingga melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat atau lebih akurat," ujar Purbaya.
