Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi salah satu isu ekonomi terpenting dalam satu dekade terakhir. Dampaknya kini dirasakan langsung oleh dunia usaha, pasar tenaga kerja, dan masyarakat luas.
Kemampuan AI yang semakin canggih dalam mengolah data, menghasilkan teks, hingga melakukan analisis telah mengubah cara berbagai sektor ekonomi beroperasi.
>>> BPOM: Banyak Ritel Masih Sulit Bedakan Rokok Legal dan Ilegal
Perubahan ini menghadirkan dua realitas yang berjalan bersamaan.
Di satu sisi, AI menjanjikan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, AI memunculkan kekhawatiran mengenai masa depan lapangan kerja.
Banyak pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan mulai diotomatisasi. Sementara kebutuhan akan keterampilan baru tumbuh lebih cepat dibandingkan kemampuan sebagian tenaga kerja untuk beradaptasi.
Krisis Ketidakcocokan Keterampilan
Laporan World Economic Forum memperkirakan hingga 2030 akan terjadi perubahan besar pada struktur pekerjaan global.
Sekitar 170 juta pekerjaan baru akan tercipta, namun 92 juta pekerjaan akan tergantikan atau mengalami disrupsi.
Masalahnya bukan sekadar jumlah pekerjaan yang hilang. Persoalan utamanya adalah apakah pekerja yang kehilangan pekerjaan mampu beralih ke pekerjaan baru yang muncul.
Krisis yang berkembang bukan semata-mata krisis jumlah pekerjaan, melainkan krisis ketidakcocokan keterampilan (skills mismatch). AI menciptakan kebutuhan baru terhadap keterampilan digital, analisis data, machine learning, dan keamanan siber.
Namun, sebagian besar tenaga kerja saat ini belum memiliki kompetensi tersebut. Akibatnya terjadi paradoks: perusahaan kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan digital tinggi, sementara jutaan pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Profesi seperti operator entri data, petugas administrasi rutin, kasir, dan teller diperkirakan mengalami penurunan kebutuhan signifikan.
Sebaliknya, profesi di bidang AI, ilmu data, dan pengembangan perangkat lunak tumbuh sangat cepat.
Ancaman bagi Negara Berkembang
Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko lebih besar.
Kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja masih tertinggal, sebagian besar tenaga kerja berada di sektor rentan otomatisasi, dan investasi riset teknologi masih rendah.
