Polemik penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdampak negatif pada penurunan pemesanan bisnis karoseri truk di Karawang.
Kebijakan penyesuaian RKAB 2026 yang bertujuan mencegah kelebihan pasokan akibat eksploitasi berlebihan justru menghambat penerbitan izin bagi bisnis tambang.
>>> Google Sewa Infrastruktur AI SpaceX Senilai Rp16,6 Triliun per Bulan
Akibatnya, perusahaan tambang menahan pemesanan kendaraan operasional baru. Sektor karoseri ikut merasakan dampak penurunan ini karena terhambatnya aktivitas bisnis para klien mereka di bidang pertambangan.
Penurunan volume penjualan agen tunggal pemegang merek (ATPM) otomatis memangkas order pembuatan bodi truk.
“Di 2026 ini dengan kondisi kita seperti ini dimana RKAB banyak yang di hold, ini menjadi urat nadi kita sebenarnya.
Kita di karoseri bagaimana mendukung teman-teman di ATPM khususnya di DCVI kalau penjualan mereka berkurang maka karoseri akan terkena dampaknya juga,” kata Syarifuddin Tangka, Direktur PT Metalindo Teknik Utama (MTU).
>>> Cedera Otot Paha, Wesley Franca Dicoret dari Skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026
Syarifuddin Tangka menjelaskan bahwa perusahaannya melayani pembuatan rumah-rumah truk untuk aplikasi segmen On Road dan Off Road.
Saat ini pemesanan truk Off Road merosot akibat ketidakpastian situasi tambang, sementara sektor On Road logistik tetap menjadi tulang punggung.
“Pokoknya intinya kalau kita di MTU apapun yang terbuat dari besi dan bisa dilas bisa dikerjakan di MTU.
Namun kita tetap mematuhi regulasi dari APTM apa saja yang boleh dan tidak boleh. Kita sebagai karoseri mengikuti rambu-rambu atau standarisasi mereka,” kata Syarifuddin.
>>> Presiden Prabowo Beri Motivasi Siswa Korban Perundungan di Tabanan
Langkah penyesuaian standar operasional terus dilakukan perusahaan karoseri agar tetap mematuhi regulasi baku dari pihak ATPM di tengah lesunya pasar kendaraan proyek.
