Pemerintah Indonesia telah menyalurkan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 203,7 triliun selama periode Januari hingga Mei 2026.
Langkah ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas aktivitas perekonomian domestik.
>>> Kemnaker Buka Pendaftaran Sertifikasi Kompetensi MagangHub Batch 2
Realisasi pembiayaan tersebut terdiri atas alokasi subsidi energi senilai Rp 94,8 triliun dan anggaran kompensasi energi sebesar Rp 108,9 triliun.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (8/6/2026).
"Belanja subsidi dan kompensasi dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat. Sekarang tumbuhnya mencapai 208,2 persen," ujar Purbaya.
Lonjakan realisasi belanja ini dipicu oleh kebijakan baru pemerintah yang mulai membayarkan dana kompensasi energi secara rutin setiap bulan sejak tahun ini.
Faktor lain adalah meningkatnya volume penyaluran sejumlah komoditas serta layanan yang mendapatkan subsidi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penyaluran BBM, LPG, dan Listrik Meningkat
Berdasarkan data kementerian, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mencapai 6,31 juta kiloliter, tumbuh 8,6 persen secara tahunan.
Sementara itu, distribusi LPG tabung 3 kilogram tercatat 2,85 juta ton, naik 2,7 persen.
>>> Bahlil Pastikan Skema Gross Split Hanya Berlaku di Sektor Migas
Di sektor kelistrikan, jumlah pelanggan penerima tarif listrik bersubsidi mencapai 43 juta pelanggan.
Angka ini naik 2,1 persen dari posisi Januari-Mei 2025 yang sebesar 42,1 juta pelanggan.
Selain energi, sektor pertanian mencatat peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 20,7 persen menjadi 3,7 juta ton.
Pada periode yang sama tahun lalu, realisasinya sebesar 3,1 juta ton.
Dukungan finansial pemerintah juga menyasar sektor UMKM melalui subsidi bunga bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Jumlah penerimanya tumbuh 0,52 persen menjadi 1,93 juta orang hingga Mei 2026.
>>> Lampung Catat Inflasi Terendah se-Indonesia pada Mei 2026
Seluruh pembiayaan program jaring pengaman ekonomi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
