Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru.
Langkah moratorium ini diambil oleh pimpinan baru BGN untuk melakukan efisiensi anggaran negara sekaligus menata ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
>>> Sejarah dan Jadwal Malam 1 Suro 2026: Perayaan Tahun Baru Jawa
Kebijakan penghentian sementara ini dinilai memberikan kesempatan bagi BGN untuk mengevaluasi tata kelola, memperbaiki prosedur operasional standar, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
DPR juga mendorong agar model penyediaan makanan diubah dari sistem dapur terpusat menjadi dapur berbasis sekolah atau kantin sekolah.
"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," kata Charles.
Menurut Charles, pengelolaan berbasis sekolah akan memangkas biaya logistik, memperkuat pengawasan kualitas pangan, serta melibatkan peran aktif masyarakat dan komite sekolah.
Pendekatan ini juga dinilai lebih rasional di tengah kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan.
"Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program," jelasnya.
Charles menambahkan, pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama program sebagai intervensi gizi yang tepat sasaran bagi kelompok yang membutuhkan.
Penajaman sasaran ini penting agar anggaran negara berfokus pada hasil yang nyata.
"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi.
Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," ujarnya.
Pihak DPR menyambut baik orientasi baru pimpinan BGN yang kini lebih memprioritaskan kualitas makanan daripada kuantitas program.
Evaluasi menyeluruh diharapkan memastikan semua dapur yang beroperasi memenuhi standar keamanan pangan.
