Pemerintah Benggala Barat di India telah mendeportasi hampir 5.000 warga negara Bangladesh.
Langkah tegas ini diambil setelah partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi meraih kemenangan besar dalam pemilu di wilayah tersebut.
>>> Wuling Garansi Seumur Hidup Komponen Inti SUV Eksion
Partai Bharatiya Janata (BJP) sukses menguasai Benggala Barat, sebuah wilayah dengan populasi lebih dari 100 juta jiwa.
Selama kampanye pemilu, BJP berkomitmen untuk melacak, menghapus, dan mengusir imigran tanpa dokumen resmi.
Kawasan perbatasan India dan Bangladesh dikenal panjang dan memiliki banyak celah rawan.
Secara historis, pergerakan warga pelintas batas kerap dipicu oleh faktor tekanan ekonomi serta ikatan kekerabatan yang kuat.
Sebagai tindak lanjut pascapemilu, otoritas setempat menginstruksikan pembangunan pusat penahanan baru. Fasilitas ini khusus digunakan untuk menampung warga Bangladesh tanpa dokumen serta pengungsi Rohingya yang kabur dari Myanmar.
Ketua Menteri Negara Bagian, Suvendu Adhikari, mengonfirmasi bahwa proses pemulangan ribuan warga asing tersebut sudah berjalan. Ia menyatakan bahwa deportasi mencakup ribuan orang yang tersebar di beberapa titik.
"Kami telah memulai pekerjaan deportasi para penyusup Bangladesh yang tidak termasuk dalam cakupan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan," kata Adhikari.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mendirikan kamp penampungan sementara di seluruh distrik negara bagian sejak bulan Mei.
Dari pusat-pusat ini, 4.800 penyusup Bangladesh telah dideportasi sejauh ini.
>>> Michael Carrick Tertarik Pulangkan Sam Johnstone ke Manchester United
Proses pemulangan ini dipastikan akan terus berlanjut karena masih ada ratusan orang lainnya yang kini sedang didata di fasilitas penampungan.
"836 orang lainnya saat ini berada di pusat-pusat penampungan... kami sedang mengatur untuk segera mendeportasi 836 orang tersebut," tambah Adhikari.
Kebijakan pengetatan perbatasan ini bergulir di tengah tingginya tensi politik lokal terkait isu imigrasi.
Beberapa pejabat tinggi di India bahkan sempat menggunakan istilah sarkas seperti penyusup untuk menggambarkan para migran.
Di sisi lain, para kritikus menilai retorika politik BJP berpotensi memperparah marginalisasi bagi sekitar 200 juta warga Muslim di India.
Mereka mengkritik langkah partai yang dinilai mengaitkan sentimen agama dengan masalah migrasi ilegal.
Hubungan diplomatik kedua negara sempat merenggang setelah gejolak politik tahun 2024 di Dhaka menggulingkan Sheikh Hasina, mantan perdana menteri yang dikenal sebagai sekutu dekat New Delhi.
Ia akhirnya melarikan diri ke India.
Situasi bilateral kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah pemerintahan baru di Dhaka resmi terpilih pada Februari lalu.
>>> Bengkel Spesialis: Sel Baterai Motor Listrik Bekas Simpan Racun Kimia
Pimpinan pasukan penjaga perbatasan kedua negara dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral di New Delhi untuk membahas pengamanan wilayah.
