Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggelar rapat gabungan terkait pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Jakarta pada Senin (8/6/2026).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala KSP Dudung Abdurachman.
>>> Gavi Tekel Keras Rodri di Latihan Timnas Spanyol, Yeremy Pino Beri Pembelaan
Turut hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto serta Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyar.
Fokus pada 30 Kabupaten dengan Infrastruktur Terbatas
Pemerintah mencatat terdapat 30 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal dengan keterbatasan infrastruktur yang masif.
Persoalan utama di puluhan kabupaten tersebut mencakup sekitar 5.000 desa yang belum mendapatkan aliran listrik, ketiadaan sinyal telekomunikasi, minimnya sarana kesehatan dan pendidikan, serta keterbatasan akses air bersih.
Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa penuntasan masalah di wilayah tersebut sejalan dengan visi pembangunan pemerintah pusat saat ini.
Penuntasan persoalan ini membutuhkan sinergi dan bantuan pendanaan yang luas.
"Ini perlu dilakukan karena ada Asta Cita keenam yaitu 'Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan'," kata Yandri.
>>> Dirgayuza Bantah Persepsi Presiden Prabowo Tidak Paham Masalah
Upaya penyelesaian masalah infrastruktur ini ditargetkan rampung pada periode pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui kolaborasi bersama negara donor, pihak swasta, dan BUMN.
Sebanyak 30 kabupaten yang dibahas tersebut menyumbang sekitar 75 persen dari total 9.300 Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Indonesia.
"Nah 6.000 desa berada di 30 Kabupaten ini jadi totalnya hampir 75%. Jadi jika ini bisa diselesaikan maka Daerah Tertinggal Insyaallah bisa diselesaikan," ujar Yandri.
Kepala KSP Dudung Abdurachman menyatakan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk memetakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di wilayah pinggiran.
"Hal-hal ini yang harus kita pecahkan dan akan saya laporkan ke Presiden," kata Dudung.
Sebagai tindak lanjut, para kepala daerah dari wilayah 3T dijadwalkan akan diberikan kesempatan tatap muka langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
>>> M Qodari Kelakar: Menkeu Purbaya Bukan Trader Saham
Pertemuan tersebut diagendakan agar para bupati dapat menyampaikan laporan komprehensif yang akan menjadi bahan masukan kebijakan bagi presiden.
