Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah di Aceh untuk mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Langkah yang ditempuh adalah melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam normalisasi sungai.
>>> Prabowo Buka Munas XVIII HIPMI di Lampung, Tekankan Nasionalisme Ekonomi
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan di Banda Aceh, Selasa (9/6/2026).
Pelibatan sektor swasta dinilai menjadi solusi efisien agar pengerjaan aliran sungai tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah pusat.
Upaya percepatan difokuskan pada wilayah alur sungai yang tidak berisiko tinggi memicu banjir kembali.
"Sungai yang tidak rawan banjir kembali mungkin lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah, lalu pemda kerja sama dengan pihak ketiga.
Kalau tidak, tidak selesai kalau harus dikerjakan pemerintah pusat semua," kata Tito Karnavian.
Proses pemulihan infrastruktur ini diproyeksikan memakan waktu panjang. Satgas PRR memperkirakan pengerjaan normalisasi secara menyeluruh di tingkat daerah masih berlangsung hingga tahun 2028.
"Masih banyak yang harus dikerjakan. Bisa sampai 2028 soal normalisasi sungai ini.
Kalau ada pihak ketiga, ya sudah biar pihak ketiga saja," ujar Tito Karnavian.
>>> Gubernur Jabar Alihkan Pengelolaan PPDB ke Diskominfo Akibat Kekacauan Sistem
Progress Normalisasi dan Prioritas Pemda
Berdasarkan data Satgas PRR, program normalisasi aliran sungai mencakup 115 titik penanganan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga saat ini, pembenahan pada 34 sungai telah selesai, sementara 91 lokasi masih dalam proses.
Untuk sektor muara, dari target 38 lokasi, sembilan titik dinyatakan rampung dan 31 muara masih terus dikerjakan.
Menanggapi arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan pemulihan sektor produktif dan infrastruktur vital menjadi prioritas utama. Perbaikan akses ekonomi dinilai mendesak untuk mengembalikan mata pencaharian warga.
"Semua butuh penanganan. Yang paling urgent itu sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, jembatan, jalan, dan tambak.
Ini berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat Aceh," jelas Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Pemerintah daerah juga menekankan normalisasi sungai sebagai kunci memutus siklus banjir tahunan. Kerusakan materi akibat luapan air sungai dinilai sangat membebani masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai.
"Sungai-sungai juga perlu kita benahi supaya saat hujan tidak terjadi banjir lagi. Masyarakat yang tinggal dekat sungai selalu terdampak.
>>> Motor Digondol dari Parkiran Salon di Parung, Bogor
Barang-barang rumah tangga yang baru dibeli kembali rusak karena terendam banjir," pungkas Muzakir Manaf.
