Koalisi MBG Watch menggelar unjuk rasa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, pada Rabu (10/6/2026).
Massa menuntut penghentian sementara atau moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG).
>>> Faksi Palestina Bahas Penyerahan Sebagian Senjata di Kairo
Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi total dan audit anggaran terhadap program tersebut.
Gelombang kritik terhadap tata kelola program MBG dinilai sudah lama disuarakan, namun respons kebijakan dinilai belum serius.
Desakan Moratorium dan Evaluasi Total
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menekankan pentingnya konsistensi publik dalam mengawal kebijakan ini.
"Kita hari ini harus berisik seberisik-berisiknya, karena rasa-rasanya kalau tidak diberisiki nanti terus saja," ujarnya saat berorasi.
Menurut Bivitri, partisipasi aktif masyarakat sangat krusial untuk mengawasi jalannya program. Langkah ini diperlukan sebagai tekanan agar perubahan mendasar pada MBG terwujud.
"Itu sebabnya kita harus berisik terus, kita pukul sebanyak mungkin panci dan penggorengan, supaya pondasi ini benar-benar bisa kita bongkar," katanya.
Ia menegaskan bahwa penghentian sementara program menjadi syarat mutlak sebelum pembenahan menyeluruh.
"Yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium, pemberhentian, dan evaluasi besar-besaran, bukan cuma soal ganti orang atau cari duit dari kantong mana, tetapi benar-benar dievaluasi total.
>>> Prabowo Peringatkan Pengusaha HIPMI: Jangan Coba-coba Langgar Hukum
Untuk mengevaluasi total, tentu harus diberhentikan dahulu," ungkap Bivitri.
Selain moratorium, massa juga mendesak audit anggaran untuk menjamin transparansi penggunaan dana publik. Pengawasan ketat diperlukan agar akuntabilitas program yang bersumber dari uang negara dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinator Eksternal Advokasi MBG Watch, Galau D Muhammad, menjelaskan tuntutan kelompoknya.
"Tuntutannya sangat sederhana: moratorium total, hentikan sementara, audit anggaran yang telah dikeluarkan untuk MBG, dan konversi untuk bantuan yang lebih bermanfaat," katanya.
Kebocoran anggaran dan ketiadaan transparansi hasil capaian program selama setahun terakhir menjadi sorotan utama.
"Hari ini ada banyak anggaran bocor tanpa transparansi, di mana program ini pun tidak bertanggung jawab menerangkan outcomes selama setahun," ucap Galau.
Galau membandingkan alokasi dana MBG yang besar dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terbebani kenaikan harga BBM Pertamax menjadi Rp 16.200.
Ia menilai pemerintah tidak mengantisipasi krisis dengan baik. "Komunikasi politiknya tidak baik.
>>> Polri Hidupkan Satgas Anti Mafia Bola Cegah Judi Piala Dunia 2026
Itu menunjukkan banyak permasalahan etika. MBG harus dikorbankan demi masyarakat kebanyakan," kata Galau.
