Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji penyesuaian tarif sejumlah layanan Transjabodetabek. Rute dengan biaya operasional tinggi, seperti Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta, menjadi prioritas evaluasi.
Kebijakan ini diumumkan pada Rabu (10/6/2026). Tarif yang berlaku saat ini dinilai terlalu rendah dibandingkan moda transportasi lain.
>>> Ekonomi Jember Tumbuh 6,35 Persen, Lampaui Capaian Nasional dan Jatim
Sebagai perbandingan, layanan DAMRI dari Tanjung Barat ke Bandara Soekarno-Hatta menetapkan tarif mulai Rp 80.000. Sementara Transjabodetabek rute bandara hanya mengenakan tarif Rp 3.500.
Lonjakan Beban Subsidi
Rencana perubahan tarif dipicu oleh lonjakan beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI. Subsidi tersebut digunakan untuk operasional dan perawatan fasilitas Transjabodetabek di wilayah penyangga.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambah armada bus.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa biaya yang dibayarkan penumpang saat ini bahkan tidak cukup untuk menutup biaya parkir di bandara.
"Kalau kemudian Rp 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian," kata Pramono Anung.
Pramono Anung memberikan kepastian bahwa kebijakan baru ini tidak akan menghapus bantuan dana dari pemerintah daerah. Tujuannya agar biaya perjalanan masyarakat tetap terjangkau.
>>> Telkom University Buka Pendaftaran Megaproyek IMPACT-EDU 2026
"Enggak mungkin enggak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi," ujar Pramono Anung.
Formulasi tarif baru sedang dihitung secara cermat. Hal ini demi mencegah pengguna angkutan umum kembali beralih menggunakan kendaraan pribadi dalam mobilitas harian mereka.
"Prinsipnya pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali," kata Pramono Anung.
Konektivitas angkutan publik di Jakarta kini telah mencapai 93 persen. Namun, tingkat utilitasnya oleh masyarakat yang beraktivitas di ibu kota baru menyentuh angka 30 persen.
"Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30 persen.
>>> Koalisi MBG Watch Demo Tuntut Moratorium Program Makan Bergizi Gratis
Apakah bisa? Saya yakin bisa," kata Pramono Anung.
