Komisi XIII DPR menolak usulan anggaran yang diajukan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Penolakan ini disampaikan dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).
>>> Harga BBM Pertamax dan Pertamax Green Naik per 10 Juni 2026
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menyatakan draf anggaran belum bisa diterima. Ia meminta Kementerian HAM segera melakukan perbaikan.
“Jadi ibu bapak semua dengan segala hormat kita rapat berikutnya kita tak ada kesimpulan hari ini, kita terima KemenHAM setelah perbaiki anggarannya.
Gitu ya,” kata Willy.
Penundaan ini didasari penilaian bahwa rencana keuangan lebih besar pasak daripada tiang. Willy juga menyoroti ketidakjelasan program kerja kementerian baru tersebut.
“Jadi kami belum bisa beri persetujuan dan kita pending rapat ini, karena ini lebih besar pasak daripada tiang, kemudian harus ada clear order,” ucap dia.
Penyusunan anggaran dinilai dibuat secara gelondongan. Parlemen menegaskan setiap rincian penggunaan dana negara harus dipaparkan mendetail dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
>>> DPRD DKI Kawal Perluasan Jaringan Air Perpipaan PAM Jaya
“Kami minta ini harus detail Pak, kalau tidak detail tidak bisa Pak, kalau gelondongan begini variabelnya tadi tak terukur,” tegas Willy.
Langkah penundaan diambil untuk memberi ruang bagi kementerian merestrukturisasi program. Willy berharap ada perbaikan signifikan sebelum pembahasan dilanjutkan.
Menteri HAM Natalius Pigai merespons penolakan dan kritik tersebut. Ia menyatakan menerima seluruh catatan dan evaluasi yang diberikan.
“Iya saya sendiri semua masukan itu sangat berkualitas, objektif, imparsial,” tutur Pigai.
Pigai mengakui operasional lembaganya belum berjalan maksimal. Namun, ia mengklaim kementeriannya aktif menjadi pusat perhatian dalam pemberitaan media.
>>> Periksa Komponen Utama Mobil Ini Sebelum Melakukan Perjalanan Jauh
“Tapi kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang ada di berita nasional,” tuturnya.
